Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, menepis anggapan bahwa pemerintah ulah dari teror diskusi di UGM soal pemecatan Presiden. Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menggunakan kekuasaan untuk melumpuhkan demokrasi.

Dia menuturkan, bahwa kekuasaan ada dua macam yaitu terang dan gelap. Jika terang seperti orde baru dengan cara membubarkan menggunakan aparat. Sedangkan, gelap dengan cara teror, penculikan dan operasi intelijen hitam. Tidak terlihat tetapi mematikan.

"Saya percaya pemerintah tidak melakukan cara cara hitam dan putih juga, artinya tidak menggunakan kekuasaan gelap dan terang, untuk melumpuhkan demokrasi," kata Donny saat diskusi 'Teror dalam ruang Demokrasi', Rabu (3/6).

Donny tidak melihat pemerintahan Jokowi di periode pertama maupun kedua menggunakan kekuasaan secara eksesif untuk mematikan kebebasan berekspresi. Sebab, dia melihat banyak diskusi lain seperti di UGM yang tidak dibubarkan pemerintah.

"Diskusi semacam yang di UGM itu saya kira bukan satu-satunya, banyak, belum lagi media sosial," kata dia.

"Tetapi toh tidak ada satupun tindakan yang mematikan, membelenggu atau melumpuhkan kebebasan berekspresi tersebut, jadi saya tidak lihat ini indikator represif pemerintah terhadap demokrasi," sambungnya.

Ada Kelompok Sipil

Menurutnya, faktor indeks demokrasi menurun bukan hanya karena pemerintah. Tetapi, ada kelompok sipil yang juga represif.

"Kalau demokrasi menurun kan variabelnya bukan hanya pemerintah, tetapi juga ada kelompok kelompok civil yang melakukan kekerasan juga, horizontal violence, horizontal repression juga ada sebenarnya, jadi tidak hanya vertikal," tuturnya.