Istana: Kasad & Wakapolri di Komite PEN Tak Urusi Ekonomi & Penegakan Hukum

Minggu, 16 Agustus 2020 11:18 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Istana: Kasad & Wakapolri di Komite PEN Tak Urusi Ekonomi & Penegakan Hukum Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana I Komite PCPEN dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono jadi Wakil Ketua Pelaksana II Komite bertujuan untuk percepatan Penanganan Covid-19. Dia menjelaskan penanganan tersebut juga perlu melibatkan seluruh unsur, termasuk TNI dan Polri.

"Penunjukkan Kasad dan Wakapolri sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Kebijakan untuk mempercepat upaya penanganan Covid-19," kata Dini dalam pesan singkat, Minggu (16/8).

Dia menjelaskan keterlibatan Andika dan Gatot dalam komite bukan mengurusi perihal ekonomi dan penegak hukum. Namun, akan fokus pada penertiban.

"Keterlibatan TNI dan Polri dalam Komite tidak akan mengurusi soal ekonomi dan penegakan hukum, tapi akan fokus pada upaya penertiban," jelas Dini.

Dia menjelaskan nantinya kehadiran TNI dan Polri dalam penanganan Covid-19 untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan dengan lebih intens, luas, dan masif. Serta mendukung upaya penanggulangan di bidang kesehatan dan kemanusiaan.

"Keterlibatan aparat keamanan dalam penanganan Covid-19 juga terjadi di banyak negara, dimana aparat keamanan ditempatkan pada posisi strategis untuk mempercepat langkah penanganan Covid-19. Amerika, Inggris, Myanmar, Australia, Tiongkok, dan Sri Lanka, Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara lain mengambil langkah yang sama," ungkap Dini.

Dini menjelaskan mengacu pada UU TNI tertulis bahwa TNI menyelenggarakan tugas pokok operasi militer selain perang, termasuk membantu pemerintah dalam mengatasi akibat bencana alam. Sedangkan dalam UU Polri, tugas pokok Polri untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban serta bencana termasuk memberikan bantuan, pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Secara hukum, keterlibatan TNI dan Polri tidak menyalahi aturan" ungkap Dini.

Baca Selanjutnya: Sebelumnya diketahui Ketua Komite Penanganan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini