Merdeka.com - Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramowardhini mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengutamakan pendekatan kesejahteraan dalam menyelesaikan persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, Jokowi melakukan pendekatan kesejahteraan dengan berbagai pembangunan.

"Problem Papua hari ini adalah soal kesejahteraan, ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Barat yang terendah," katanya dalam keterangan persnya, Selasa (14/7).

Dia menyebut pemerintah melakukan sejumlah kebijakan di Papua dan Papua Barat. Misalnya, pembangunan ruas jalan Trans Papua, infrastruktur, BBM satu harga, dan mengambil alih atau divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Jaleswari menjelaskan, selama ini masyarakat Papua merasakan perbedaan harga BBM dengan wilayah Jawa, Sumatera dan lainnya. Dia menuturkan warga Papua harus membayar BBM dengan harga yang berlipat-lipat dibandingkan dengan di Jawa dan sebagainya.

"Saya harus katakan, BBM satu harga bukan sekadar menaikan atau menurunkan harga, tapi menyiratkan bagaimana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud," jelasnya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan di Papua agar setara dengan wilayah lain di Indonesia.

Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Inpres ini sudah berakhir masa berlakunya pada 2019 dan akan diperbarui.

Intinya, lanjut Dhani, Presiden mengamanatkan bahwa pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur, digitalisasi, tata kelola pemerintahan dan hukum, harus secara simultan dan paralel mendapatkan perhatian yang kontinu.

"Kita tahu bahwa orang melihat masalah di Papua hanya mengenai HAM soal kekerasan, tapi bagaimana pemenuhan hak dasar masyarakat Papua itu masih minim dan terus ditingkatkan," ujar Jaleswari.

Dia mengklaim pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah di Papua sudah mulai terlihat hasilnya. Hal ini terbukti angka IPM dalam lima tahun terakhir, dimana sejak 2015 di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan.

Pada 2015, IPM Papua hanya 57,25. Kemudian, pada 2019 naik menjadi 60,84. Lalu, IPM Papua Barat pada 2015 berada pada angka 61,73, lalu naik menjadi 64,7 pada 2019. Jaleswari menyebut pemerintah juga melakukan pendekatan antropologis dengan cara melibatkan warga lokal untuk semua pembangunan di Papua.

Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com