Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Istana akan selidiki kerugian negara terkait penyadapan SBY

Istana akan selidiki kerugian negara terkait penyadapan SBY Business G 20 Summit. ©2012 Merdeka.com/abror rizki

Merdeka.com - Kabarnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disadap oleh Australia ketika berada dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di London, Inggris. Hal itu terungkap ketika salah satu media Australia memuat terkait hal tersebut.

Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah menyayangkan apabila hal itu benar-benar dilakukan oleh pihak Australia.

"Kita melihat bahwa masalah pengelolaan informasi menjadi semakin penting yang mana tentunya kita menduga ada pihak-pihak yang ingin mengetahui informasi yang sifatnya berangkat dari sinyalemen seperti ini, kita terus meningkatkan pengamanan informasi," kata Faizasyah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/7).

Faizasyah menegaskan tindakan penyadapan dari satu negara ke negara lain tanpa izin, apalagi menyadap presiden, tentunya bukan hal yang baik dalam hubungan bernegara. Namun sejauh ini SBY belum bereaksi apa-apa terkait kabar penyadapan ini.

"Yang saya ketahui beliau mengetahui (kabar penyadapan), apa reaksinya belum kami ketahui. Saya rasa di mana pun tidak ada yang mengkonfirmasi bahwa tindakan penyadapan dilakukan. Kita melihat dari segi etika hubungan antarnegara tindakan penyadapan itu suatu yang harus dihindari," ujarnya.

Dia pun akan menyelidiki berapa kerugian negara akibat penyadapan tersebut melalui para intelijen.

"Nanti kita akan melihat sejauh mana derajat kerugian informasi ini memang nanti aparat kita juga memiliki institusi intelijen dan mereka tentunya juga akan mencoba mencaritahu melalui mitranya walaupun secara keniscayaan sulit suatu negara yang melakukan tindakan penyadapan mengakui bahwa mereka melakukan," imbuhnya.

(mdk/war)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Istana Buka Suara Soal 4 Menteri Jokowi Dipanggil MK Bersaksi Soal Sengketa Pilpres

Istana Buka Suara Soal 4 Menteri Jokowi Dipanggil MK Bersaksi Soal Sengketa Pilpres

Sebagai informasi, empat menteri tersebut akan dipanggil MK pada hari Jumat 5 April 2024.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya
Surya Paloh dan Jokowi Bertemu di Istana, Ini Tanggapan PKS

Surya Paloh dan Jokowi Bertemu di Istana, Ini Tanggapan PKS

Saat ini PKS memilih fokus memantau proses perhitungan suara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN)

Baca Selengkapnya
Kumpulkan Menteri di Istana, Jokowi Minta Jaga Kondisi Jelang Pemilu 2024

Kumpulkan Menteri di Istana, Jokowi Minta Jaga Kondisi Jelang Pemilu 2024

Jokowi meminta pembantunya harus teliti menjaga kondisi dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya