Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Irjen Napoleon Janji Kooperatif Dalam Proses Hukum Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Janji Kooperatif Dalam Proses Hukum Kasus Red Notice Djoko Tjandra Irjen Napoleon. ©2020 Istimewa

Merdeka.com - Irjen Napoleon Bonaparte menegaskan bakal kooperatif dalam menjalani proses penyidikan kasus dugaan suap penghapusan red notice di interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Jenderal bintang dua yang kini berstatus tersangka dalam perkara tersebut diduga berperan menghapus red notice Djoko Tjandra saat menjabat Kadiv Hubinter Polri.

"Saya hari ini akan menyampaikan pesan kepada siapa pun yang meragukan integritas saya. Bahwa saya berjanji dan memastikan bahwa sebagai perwira tinggi Polri saya bertanggung jawab untuk mengikuti seluruh proses penyidikan ini dengan bersikap koperatif. Saya tetap setia kepada Polri dan pimpinannya," kata Napoleon usai merampungkan pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/8).

Kuasa Hukum Napoleon, Putri Maya Rumanti menambahkan, kliennya hari ini diperiksa sebagai saksi atas kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra. Menurut dia, tak banyak ditanyakan polisi terhadap Napoleon.

"Pertanyaannya tidak terlalu banyak dan alhamdulillah sudah selesai semua dan apa yang ditanyakan penyidik dengan kesesuaian fakta sudah Bapak samapikan," kata Putri.

Menurut Putri, ada sekitar 40 pertanyaan yang ditanyakan penyidik. Adapun keterangan yang diminta penyidik tidak ada unsur upaya konfrontir dengan pernyataan tersangka lainnya.

"Hanya seputar perkenalan," Putri menandaskan.

Bantah Hapus Red Notice dan Terima Uang Djoko Tjandra

Maya sebelumnya menegaskan kliennya membantah menerima uang dari Djoko Tjandra maupun siapapun. Bahkan, Irjen Napoleon menegaskan kalau dirinya tak pernah menghapus red notice bagi tersangka Bank Bali itu.

"Kemarin sudah disampaikan bahwa yang pertama adalah Bapak tidak pernah menerima uang dari siapa pun, apapun itu tidak pernah. Yang kedua adalah tidak ada red notice yang dicabut oleh Bapak Jenderal Napoleon dan tidak ada kaitan dengan NCB juga," tegasnya.

"Kemudian yang ketiga adalah yang sebenarnya terjadi adalah pencabutan DPO imigrasi, yang memang nggak ada kaitan dengan NCB, itu yang sebenarnya," sambungnya.

Lalu apakah Irjen Napoleon akan mengambil langkah dalam hal ini? Maya mengaku, kalau langkah selanjutnya belum dipikirkan sebab masih menunggu hasil dari penyidik.

"Oh untuk selanjutnya kita belum tahu, kita lihat aja dulu perkembangannya seperti apa. Karena kan rekan-rekan penyidik juga sedang melakukan penyidikan lebih lanjut ya, seperti itu ya," kata Maya.

Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jenderal Bintang Dua Klaim Kriminalitas di Jakarta Turun Jelang Pencoblosan: Mereka Mau Nyoblos Dulu Kali

Jenderal Bintang Dua Klaim Kriminalitas di Jakarta Turun Jelang Pencoblosan: Mereka Mau Nyoblos Dulu Kali

Seperti diketahui besok merupakan hari pemungutan suara secara serentak di seluruh Indonesia

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Usai Dianugerahi Jenderal Bintang 4, Prabowo Syukuran dan Sungkem ke Sukartini Djojohadikusumo

Usai Dianugerahi Jenderal Bintang 4, Prabowo Syukuran dan Sungkem ke Sukartini Djojohadikusumo

Penyerahan pangkat istimewa digelar di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2). Penyerahan pangkat ini dilakukan dalam Rapim TNI-Polri.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya

Kolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya

Presiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.

Baca Selengkapnya
Tito Karnavian Resmi Serahkan Jabatan Menko Polhukam ke Hadi Tjahjanto

Tito Karnavian Resmi Serahkan Jabatan Menko Polhukam ke Hadi Tjahjanto

Hadi Tjahjanto resmi menjadi Menko Polhukam setelah dilantik Presiden Jokowi, hari ini Rabu (21/2)

Baca Selengkapnya
Momen Hangat Jenderal Berdarah Kopassus Ketemu Jenderal Polisi di Pusdik Kopassus, Panggil 'Kakak Asuh'

Momen Hangat Jenderal Berdarah Kopassus Ketemu Jenderal Polisi di Pusdik Kopassus, Panggil 'Kakak Asuh'

Sejumlah pejabat dan petinggi TNI-Polri turut hadir dalam acara yang dilaksanakan di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung.

Baca Selengkapnya
Mengenal Sosok Hadi Tjahjanto, Dulu Menteri ATR Kini Dilantik Jadi Menko Polhukam

Mengenal Sosok Hadi Tjahjanto, Dulu Menteri ATR Kini Dilantik Jadi Menko Polhukam

Presiden Joko Widodo melantik dua menteri baru pada Rabu, 21 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Baca Selengkapnya
Jenderal TNI Geram Prajurit Siksa Anggota KKB & Janji Proses Hukum: Tak Ada Siapa pun yang Boleh Lolos

Jenderal TNI Geram Prajurit Siksa Anggota KKB & Janji Proses Hukum: Tak Ada Siapa pun yang Boleh Lolos

Pangdam mengatakan kejadian itu harusnya tidak perlu terjadi di tengah upaya menyelesaikan konflik di Papua.

Baca Selengkapnya