IPW: Anggaran prasarana Rp 1,8 T untuk perkaya petinggi Polri

Merdeka.com - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo membatalkan dan mengkaji ulang proyek Pemanfaatan Optimalisasi untuk Penguatan Sarana Prasarana (POPSP) tahun 2013 senilai Rp 1,8 triliun. Tujuannya, agar proyek ini tepat sasaran.

IPW menilai POPSP sebaiknya digunakan untuk memperkuat keamanan di sektor terluar demi terciptanya keamanan jelang pemilu 2014 bergulir.

"Dengan cara memperkuat polsek dan polres dengan berbagai fasilitas pendukung serta mengganti water cannon yang sudah pada rusak di polda-polda," jelas Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dalam keterangan pers yang diterima merdeka.com, Minggu (27/1).

Neta membeberkan, hampir di seluruh polsek dan polres yang ada di Tanah Air kekurangan fasilitas pendukung kerja. Seperti komputer, mobil operasional patroli kepolisian dan water cannon yang sudah tidak memadai.

"Di Polda Metro 4 water cannon warisan Orde baru sudah tidak layak untuk digunakan, satu rusak, satu pompa airnya rusak, dan dua tankinya bocor. Sehingga saat menghadapi aksi massa polisi kerap menggunakan mobil pemadam kebakaran," imbuhnya.

Atas kondisi itu, Neta menuding bahwa pimpinan Polri hanya asyik memperkaya diri sendiri sehingga enggan memperbaiki fasilitas yang ada dengan anggaran yang telah disediakan negara.

"Tapi elite Polri sering tidak peduli. Mereka asyik dengan dirinya sendiri sehingga kebijakannya tidak nyambung dengan kebutuhan polisi di jajaran bawah," tegas dia.

Neta menambahkan, Dalam POUPSP misalnya, Polri akan membeli dua senjata kapal kaliber 20 mm seharga Rp 23,8 miliar. Lalu, lanjut dia, Polri juga membeli tiga kapal pandu seharga Rp 54,5 miliar, padahal di 2013 kebutuhan prioritas Polri adalah di darat dan bukan di laut.

"Akibat tidak tepat guna proyek pengadaan Polri sering menjadi beban bagi jajaran bawah Polri, yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Sementara jajaran bawah Polri selalu mengeluh kekurangan fasilitas kerja," tutur dia.

Oleh sebab itu, agar tidak terulang kembali, pihaknya meminta agar Kapolri membatalkan proyek POPSP. Selain itu, dia juga meminta agar presiden sebagai atasan langsung Polri, dapat peka akan hal-hal semacam ini.

"Di tahun 2013 di mana eskalasi politik nasional meningkat, proyek pengadaan Polri harusnya fokus pada kebutuhan Kamtibmas. Presiden sebagai institusi yang membawahi Polri harus bertanggung jawab mengontrol kepolisian agar uang negara triliunan rupiah yang sudah dikeluarkan rakyat benar-benar bermanfaat dan tidak digerogoti oknum-oknum tertentu," tandasnya.