Merdeka > News

IPK Turun, Jokowi Minta Penegak Hukum Tak Tebang Pilih Tangani Kasus

Selasa, 7 Februari 2023 16:09 Reporter : Ahda Bayhaqi
IPK Turun, Jokowi Minta Penegak Hukum Tak Tebang Pilih Tangani Kasus Presiden Jokowi. ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat penegak hukum memproses perkara tindak pidana tanpa pandang bulu dan tebang pilih. Dia juga mengingatkan penegak hukum bekerja profesional.

Pernyataan Jokowi ini merespons merosotnya Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022. Hasil pengukuran Transparency Internasional, IPK Indonesia berada di skor 34/100 atau turun empat poin dari tahun 2021 dengan skor 38/100.

“Aparat penegak hukum harus profesional dan (menindak perkara pidana) sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (7/2).

Jokowi menegaskan, penegak hukum harus menegakkan hukum seadil-adilnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Saya ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih,” ucap Jokowi.

2 dari 2 halaman

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian menyinggung kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia mengatakan, pemerintah akan terus menyita aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif.

“Aparat penegak hukum juga telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwa Sraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya,” imbuh Jokowi.

Sebagai informasi, kasus BLBI terus bergulir. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali memanggil pengemplang BLBI. Kali ini ada lima pihak yang dipanggil untuk menyelesaikan hak tagih negara.

Nilai utang dari lima pengemplang dana BLBI itu mencapai Rp101.188.722.831,97 (Rp101,1 miliar) secara total. Pemanggilan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan tugas Satgas BLBI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana bantuan Likuiditas Bank Indonesia. [tin]

Baca juga:
Jokowi: Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi Tidak Pernah Surut
Jokowi: Saya Tak Pernah Toleransi Sedikitpun kepada Pelaku Korupsi
Jokowi soal Buronan Harun Masiku: Kalau Barangnya Ada Pasti Ditemukan
MA Tolak Kasasi Alex Noerdin
Dituding Terima Pesanan Gatot Nurmantyo untuk Usut Heli AW-101, Ini Respons KPK
Polri Mulai Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Lain di Kasus KSP Indosurya

VIDEO: Jokowi Banggakan Banser NU, Sekarang Doyan Lagu Queen 'We Will Rock You'
VIDEO: Jokowi Banggakan Banser NU, Sekarang Doyan Lagu Queen 'We Will Rock You'
VIDEO: Jokowi Terpukau, Aksi Drumband Banser Bawakan Lagu Queen 'We Will Rock You'
VIDEO: Jokowi Terpukau, Aksi Drumband Banser Bawakan Lagu Queen 'We Will Rock You'
VIDEO: Ketum PBNU Gus Yahya Bakar Semangat Warga Nahdliyin di Harlah Satu Abad NU
VIDEO: Ketum PBNU Gus Yahya Bakar Semangat Warga Nahdliyin di Harlah Satu Abad NU
Momen-Momen Prabowo Pasang Badan Bela Jokowi
Momen-Momen Prabowo Pasang Badan Bela Jokowi
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Presiden Jokowi
  3. Jokowi
  4. Kasus BLBI
  5. Viral Hari Ini
  6. Kasus Korupsi
  7. Jakarta
  8. Joko Widodo
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Patung Kayu Tertua di Dunia Lebih Tua dari Piramida Simpan Simbol Misterius
image

Mengapa Negara Termiskin di Dunia Didominasi dari Afrika?
image

Fakta Miris Negara Paling Miskin di Dunia, Gaji Polisi Lebih Rendah dari Harga Pizza
image

Awalnya Bukan untuk Ibadah, Sejak Kapan Manusia Mulai Berpuasa? Begini Sejarahnya

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi