Merdeka.com - Kementerian Perhubungan meminta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan penyeberangan. Himbauan ini makin digencarkan pasca kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun pada Senin sore, 18 Juni 2018.

Diketahui, kapal yang bertolak dari Pelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir menuju Pelabuhan Tigaras Parapat, terbalik di perairan Danau Toba akibat cuaca buruk.

"Kecelakaan KM Sinar Bangun ini akan menjadi 1 pelajaran bagi pemerintah untuk melakukan koordinasi lebih baik dengan pemerintah daerah. Seperti diketahui memang, angkutan ferry ini adalah kewenangan pemda. Namun demikian kita akan melakukan koordinasi yang lebih intensif kepada angkutan ini," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (20/6).

Dia menegaskan, sebagai pemegang otoritas pengawasan pelayaran, Pemda wajib memerhatikan kelaikan kapal dan juga memastikan keselamatan pelayaran. Oleh sebab itu, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus terus dilakukan seluruh pihak.

"Saya mengimbau kepada semua pemda yang mengelola pelabuhan di seluruh tanah air untuk meningkatkan safety. Yang harus diperhatikan 3 hal yakni memastikan kapal itu sehat, bisa berjalan dengan baik, menetapkan mesin yang baik, kapasitas baik. Kedua adalah proses daripada pembuatan sib dengan baik, yaitu mendaftar penumpang sesuai jumlah, pastikan penumpang safety dan ketiga life jacket," jabarnya.‎

Kementerian Perhubungan pun telah menerjunkan tim untuk melakukan penanganan pasca kecelakaan KM Sinar Bangun. "Kami Kemenhub sudah mengirimkan beberapa tim dengan kekuatan penuh, dari Basarnas, KNKT, Jasa Raharja, Kepolisian dan Kemenhub. Tim bekerja untuk memberi layanan purna kecelakaan, membuat evaluasi apa yang harus dilakukan," ujarnya.

Pendalaman juga terus dilakukan, termasuk soal jumlah penumpang yang menggunakan kapal tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran Informasi.

"Memang di sana ada berita-berita tentang jumlah. Ada yang mengatakan, 100, 150, tetapi awalnya itu ada 80 penumpang ini. Makanya saya akan klarifikasi lagi justru saya minta dirjen terkait, Jasa Raharja, dan kepolisian mengonsolidasikan. Kalau menurut keterangan awal itu 80. Itu kan klaim makanya kita akan klarifikasi," tandasnya.