Inilah Deretan Profesor dan Pakar Hukum yang Menyusun RUU KUHP

Rabu, 25 September 2019 15:47 Reporter : Syifa Hanifah
Inilah Deretan Profesor dan Pakar Hukum yang Menyusun RUU KUHP KUHP. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - DPR memutuskan menunda pengesahan RUU KUHP menjadi undang-undang, karena adanya penolakan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa yang demo yang menolak RUU KUHP. Padahal rencananya RUU KUHP disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna, Selasa (24/9).

Proses perumusan RUU KUHP diakui DPR sudah berlangsung lama. Bahkan sejumlah ahli dilibatkan. Ada pakar hukum Indonesia yang tergabung dalam tim perumus RUU KUHP. Berikut para profesor dari pakar hukum tim perumus RUU KUHP:

1 dari 7 halaman

Prof Muladi

Prof Muladi salah satu tokoh yang tergabung dalam tim penyusun RUU KUHP. Muladi mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas (S1 Hukum Pidana) (1968), International Institute of Human Rights di Strasbourg, Prancis (1979) Ilmu Hukum Program Pascasarjana FH Universitas Padjajaran, Bandung (S3) (1984) dengan predikat Cumlaude, KSA III Lemhanas (1993).

Muladi pernah menjadi Gubernur Lemhannas tahun 2005-2011. Dia juga mantan Menteri Kehakiman (kini disebut Menteri Hukum dan HAM) merangkap Menteri Sekretaris Negara pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan.

Sebelum menjabat menteri, dia adalah Rektor Universitas Diponegoro. Muladi pernah menjabat Ketua Institute for Democracy and Human Rights di The Habibie Center, Jakarta. Dia juga pernah menjadi Hakim Agung RI tahun 2000-2001.

2 dari 7 halaman

Prof Harkristuti Harkrisnowo

Kemudian ada Prof Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, PhD, pakar hukum pidana dan HAM. Dia mendapat gelar sarjana hukum di Universitas Indonesia (UI) tahun 1979, dan melanjutkan S2 juga di UI tahun 1982. Kemudian dia melanjutkan pendidikan di Sam Houston State University tahun 1988 dan 1991.

Harkristuti juga pernah menjadi Direktur Jendral Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Hukum dan HAM.

3 dari 7 halaman

Prof Nyoman Serikat Putra Jaya

Selanjutnya ada Prof Dr Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H. Dia mendapat gelar S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNDIP tahun 1975. S2 Ilmu Hukum, KPK-UI-UNDIP tahun 1998 dan S3 Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2002.

Nyoman adalah seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dia dikenal sebagai pakar Hukum Pidana (Sistem Peradilan Pidana) dan pernah menulis buku tentang Hukum Pidana Adat.

4 dari 7 halaman

Dr Mualimin Abdi

Kemudian ada Dr Mualimin Abdi, S.H., M.H. Dia menyelesaikan program Pasca Sarjana S3 Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran, Jawa Barat. Saat ini dia menjabat sebagai Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Sebelumnya Mualimin menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.

5 dari 7 halaman

Dr Suhariyono AR

Selanjutnya ada Dr Suhariyono AR, S.H., M.H., yang tergabung dalam RUU KUHP. Suhariyono tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Di Peradi dia menjadi dewan pakar. Sedangkan Prof DR Jimly Assidiqie, S.H. menjadi ketua dewan pakar Peradi.

6 dari 7 halaman

Dr Wicipto Setiadi

Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., juga tergabung dalam tim perumus RUU KUHP. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2010. Kemudian tahun 2014, dia menjadi Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM.

Wicipto juga aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (UNDIP), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN).

7 dari 7 halaman

Dr Muzakkir dan Dr Chairul Huda

Kemudian ada Dr Muzakkir dan Dr Chairul Huda. Dalam rapat konsolidasi RUU KUHP yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yaonna Laoly beberapa waktu yang lalu, anggota tim penyusun RUU PKS Dr Chairul Huda menyatakan bahwa RUU KUHP ini tidak ada indikasi yang memakan kewenangan KPK, PPATK, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Seperti diketahui dalam RUU KUHP pasal 604 tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi kontroversi karena dinilai akan melemahkan KPK memberantas korupsi.

Pasal 604 berbunyi: "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI".

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Bagaimana Pendapat Anda soal RUU KUHP? Klik di Sini! [dan]

Baca juga:
Menkum HAM Jelaskan Pasal RUU KUHP yang Dinilai Kontroversial
Menkum HAM Tolak Bahas RUU KUHP Dari Awal: No Way, Sampai Lebaran Kuda Tak Akan Jadi
Inilah Poin-Poin dalam RUU PKS yang Jadi Sorotan
Siang Ini Ketua DPR Bertemu Perwakilan BEM Universitas Bahas RUU KUHP
Ingin Bertemu Anggota DPRD Jatim, Mahasiswa Terobos Pagar Kawat Berduri

Topik berita Terkait:
  1. RUU KUHP
  2. Revisi KUHP
  3. RKUHP
  4. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini