Merdeka.com - Kelima Deputi dalam Staf Kepresidenan telah diperkenalkan Luhut Panjaitan kepada Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Darmawan Prasodjo, Yanuar Nugroho, Purbaya Yudhi Sadewa, Eko Sulistyo, dan Brigjen Andogo.

Darmawan Prasodjo yang merupakan politisi PDIP itu ditugaskan sebagai Deputi I bidang Monitoring dan Evaluasi. Darmawan pun membeberkan beberapa tugas Deputi Staf Kepresidenan kepada awak media.

"Deputi I itu sebenarnya kan sudah ada sistem pengendalian pembangunan dulu namanya UKP4 , jadi ada situation room yang ter-connect kementerian dan lembaga, ada program RPJMN yang Pak Yanuar Nugroho (Deputi II bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas) itu analisa," ujar Darmawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (31/3).

Darmawan mengatakan, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program prioritas Presiden Joko Widodo apakah telah dikerjakan oleh kementerian atau pimpinan lembaga dengan baik. Setiap 3 bulan, kata Darmawan, akan ada evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Jadi nanti akan dimonitor perkembangannya dari 3 bulanan ada, kami juga akan cek di lapangan apakah sudah sesuai dengan yang dirancang. Kami akan menganalisa apa yang jadi tantangan dalam impelementasi di lapangan dan bagaimana menyikapnya," ujarnya.

Jika ada program-program prioritas yang tidak dikerjakan atau pengerjaannya terhambat, pihaknya, lanjut Darmawan, akan memberikan masukan kepada Presiden. Pihaknya, lanjut Darmawan, tidak memberikan penilaian kinerja personal menteri atau pimpinan lembaga.

"Kami berikan masukan kepada bapak presiden langkah-langkah apa yang bisa diambil bapak presiden agar jalannya pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada penilaian. Kami hanya lebih pada implementasi di lapangan, dan itu bukan kementerian lembaga tapi program-program prioritas," ujarnya.

Menurut dia, Staf Kepresidenan juga tidak memberikan laporan rapor merah atau kuning terhadap kinerja kementerian atau lembaga.

"Tidak ada. Kami lebih ke progres, memang perkembangan tiga bulanan, dalam sejarah program itu terhambat karena dikelola banyak kementerian, komunikasinya terhambat, dan itu bukan langkah kami bottlenecking. Kami hanya berikan masukkan, dan bapak presiden bisa ambil langkah tertentu," ujarnya.