Merdeka.com - Polisi melakukan gelar perkara dua kasus yang menjerat Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dan beberapa oknum petinggi Polri, Jumat (14/8/2020). Gelar perkara kali ini menghasilkan sejumlah tersangka lain.

Gelar perkara dihadiri Deputi Penindakan KPK, Direktur Lidik, Direktur Sidik, bagian penuntutan dan koordinator dan supervisi KPK.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, menjelaskan, ada dua kasus yang dilakukan gelar perkara. Pertama kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra. Kedua kasus surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra.

"Kami sepakat membagi peristiwa ini menjadi tiga peristiwa. Pertama, cluster di tahun 2008-2009 di mana ada informasi yang kita dalami bersama-sama terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang. Cluster kedua, terjadi di akhir 2019 atau sekitar november 2019 di mana terjadi suatu peristiwa pertemuan Joko Tjandra, P dan HNP dengan rencana pengurusan fakta dan proses Penijauan Kembali," papar Listyo, Jumat (14/8/2020).

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengumumkan nama-nama tersangka baru di dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Argo membagi menjadi dua selaku pemberi suap dan penerima. Selaku pemberi, Argo mengatakan, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Mabes Polri menetapkan JST (Joko Soegiarto Tjandra) dan (TS) Tomy Sumardi.

Keduanya disangkakan melangar Pasal 5 ayat 1 Pasal 13 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 yaitu pemberi dan penerima gratifikasi.

Sedangkan selaku penerima, Argo menyampaikan penyidik menetapkan PU dan NB sebagai tersangka.

Penyidik menjerat dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 dan 12 huruf a dan b Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi dan junto Pasal 5 KUHP.

"Ancaman hukuman adalah 5 tahun. Saat ini kita masih dalam proses penyidikan berikutnya," ujar dia.

Dalam kasus ini, Argo menerangkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi dengan Polri.

"Itu baru kasus korupsinya dan langsung disupervisi KPK," ujar dia.

Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga melakukan gelar perkara kasus surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra. Argo menyampaikan, penyidik juga menetapkan dua tersangka baru dalam kasus ini. Dia adalah JST (Joko Soegiarto Tjandra).

"JST dikenakan Pasal 263, Pasal 246, Pasal 21 kuhp dengan ancaman 5 tahun," ujar dia

Sehingga, Argo menyatakan, ada tigaà orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yakni PU, Anita, JST.

Gelar perkara sendiri dimulai pada pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB.