Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding ada kepentingan di balik niatan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra memberi keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab ada upaya menggagalkan permohonan uji materi keharusan cuti petahana selama masa kampanye.

Yusril menanggapi pernyataan Ahok tersebut dengan santai. Menurutnya, pengajuan uji materi ini juga merupakan upaya politik yang tengah dilakukan oleh Ahok.

"Semua ada kepentingan politik, saya juga ada kepentingan politik tapi saya kemukakan dalam sidang ini adalah argumen hukum enggak ada argumen politik sama sekali," katanya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (15/9).

Politisi Partai Bulan Bintang ini menambahkan, dalam persidangan dirinya tidak menyinggung terkait politik. Dia hanya menjabarkan landasan hukum terkait judicial review Pasal 70 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Bahkan, argumen politik yang diajukan Pak Ahok tidak saya tanggapi karena tidak relevan. Seperti beliau katakan, ini berdekatan dengan pembahasan APBD yang harus dia bahas, itukan enggak relevan. MK seluruh argumentasinya, oleh karena itu argumentasi yang bukan hukum tidak saya ladeni," tutup Yusril.

Sebelumnya, kecurigaan Ahok lantaran Yusril tidak pernah sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Perlu diperhatikan, Pak Yusril pengacara untuk Bantargebang, termasuk kasus UPS, dia yang pengacara dan sekarang dia sedang menggugat BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi) untuk membatalkan kerugian negara kasus UPS, jadi kalian hitung saja, tentu dia punya kepentingan," kata Ahok di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (15/9).

Mantan politisi Golkar dan Gerindra ini menduga, alasan Yusril menggagalkan permohonannya karena masa kampanye bertepatan dengan pembahasan APBD DKI Jakarta 2017. Di mana dalam pembahasan tahun sebelumnya sempat ada temuan anggaran siluman.

"Saya yang persoalkan apa tahu enggak? Kebetulan cuti ini pas-pasan nyusun APBD. Saya tidak tahu apakah dia punya kepentingan supaya saya tidak bisa ngawasin bagus APBD?" terangnya.

Keyakinan Ahok semakin kuat, sebab dalam kasus UPS Yusril justru bukan membela Pemprov DKI Jakarta melainkan tersangka yang notabenenya melakukan korupsi.

"Karena kasus UPS saja, Pak Yusril membela yang nilep, yang sudah jelas tersangka. Kasus Bantargebang menghabiskan duit banyak juga dia bela, itu saja," tutupnya.