Ini Skenario Prioritas Penerima 9 Juta Vaksin Covid-19 Impor
Merdeka.com - Pemerintah Pusat berencana mengimpor vaksin Covid-19 tipe satu untuk wilayah Jabodetabek. Warga yang berada di zona rawan menjadi prioritas terakhir setelah tenaga kesehatan atau anggota TNI/Polri.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan vaksin yang diimpor pemerintah pusat jumlahnya untuk sekitar 9 juta orang. Namun, sebelum disuntikan, vaksin tersebut harus lolos uji BPOM.
"Arahnya memang (untuk warga di kawasan) Jabodetabek," ucap dia usai melakukan tinjauan simulasi vaksin di Puskesmas Tapos Depok, Kamis (22/10).
Penentuan pembagian jumlah vaksin tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah hanya bertugas untuk mengamankan dan mendistribusikan vaksin yang sudah diberikan.
Meski belum ada jawaban dan keputusan, Ridwan Kamil mengaku sudah mengusulkan sepertiga dari jumlah vaksin yang diimpor diberikan kepada wilayah Bodebek yang merupakan salah satu episentrum penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.
"Karena bodebek jumlah penduduknya 16 juta jiwa. Sepertiga dari 9 juta (vaksin yang diimpor) kan 3 jutaan atau 20 persen dari jumlah penduduk bodebek. Depok penduduknya 2,4 juta. Kita minta 300 ribu-an. Apakah disetujui? Saya tidak tahu," ucap dia.
Namun, jika usulan untuk wilayah Bodebek disetujui pemerintah pusat, ia sudah menentukan siapa saja yang bisa mendapatkan fasilitas vaksin tersebut. pertimbangannya adalah kelompok yang rawan tertular dari virus.
"Siapa yang 300 ribu itu? Nakes, TNI/Polri, kemudian profesi yang interaksi rawan di stasiun terminal petugas yang melayani. Baru warga yang di zona rawan. Depok dilihat dulu, kalau zonanya banyak kuning hijau berarti prioritas terakhir, karena berhasil mengendalikan. Kira kira begitu urutannya," jelas dia.
"Berdasarkan hasil kajian, yang diberi vaksin itu adalah yang berusia 18 sampai 59 tahun. Itu total 60 persen dari warga Indonesia. Yang kurang (umur) atau lewat, harus punya rekomendasi dokter. Karena, relawan (vaksin sejauh ini) tidak ada balita," ucap Ridwan Kamil.
Prediksi Normal tahun 2022
Ia memprediksi kehidupan normal sebelum ada pandemi Covid-19 bisa terjadi pada tahun 2022. Ia menilai, tahun 2021 masih menyertai kehidupan sosial dengan segala dinamika seperti yang terjadi di tahun 2020.
"Kalau disampaikan normal 2021 normal, terlalu optimis. Saya berharap itu terjadi tapi kalau mau realistis baru tahun 2022 lah (normal). Karena 2021 adalah tahun kita menyuntik vaksin. Kan ada yang sudah disuntik ada yang belum protokol harus tetap dilakukan," kata pria yang akrab disapa Emil itu.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaWapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kemenkes Temukan Kasus Covid-19 Varian JN.1 di Jakarta dan Batam
Covid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca SelengkapnyaPemerintah Izinkan Lagi Bulog Impor Beras 1,6 Juta Ton di 2024, Ini Alasan Kemendag
Tambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaSejarah 2 Maret: Kasus Pertama Virus Covid-19 di Indonesia
Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Salah Satu Kekacauan Hukum Pemain Bisnis Jadi Pembuat Aturan
Cak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnya