Merdeka.com - Anggaran Pemilu 2024 menyentuh di angka Rp76 triliun. Anggaran paling besar digunakan untuk kebutuhan Badan Adhoc Pemilu, yaitu mencapai Rp34 triliun.

Rincian anggaran Pemilu 2024 itu didapat dalam paparan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari kepada DPD RI, Selasa (24/5).

"Dari porsi besaran anggaran dan besar presentase Rp76 T, itu untuk honor badan Adhoc itu sekitar Rp34,4 triliun atau 44,9 persen, honor badan Adhoc, pembentukan badan Adhoc dan operasional kerja badan Adhoc," kata Hasyim.

KPU membagi usulan anggaran menjadi dua. Pertama anggaran untuk kegiatan tahapan sebesar 82,71 persen dari total anggaran atau sekitar Rp63.405.969.628.000. Kegiatan tahapan ini terdiri dari; pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan adhoc, logistik pemilu, hingga sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Kedua, anggaran untuk kegiatan dukungan tahapan sebesar 17,29 persen dari total anggaran atau Rp 13.250.342.666.000. Kegiatan dukungan tahapan itu terdiri dari; pembangunan/renovasi/rehabilitasi gedung kantor dan gudang, sewa kendaraan operasional, uang kehormatan komisioner, gaji dan tukin pegawai sekretariat KPU seluruh Indonesia, belanja operasional kantor KPU seluruh Indonesia, dukungan IT dan peralatan komputer KPU seluruh Indonesia, dan rekrutmen anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dilihat dari besarannya, anggaran besar Pemilu 2024 untuk kebutuhan badan Adhoc. Yaitu memakan 44,93 persen dari keseluruhan anggaran atau mencapai Rp34.443.818.400.000. Rinciannya kebutuhan honor badan Adhoc mencapai Rp29.756.711.300.000, pembentukan badan Adhoc Rp71.564.416.000, dan operasional kerja badan Adhoc Rp4.615.542.684.000. Sementara jumlah anggota badan Adhoc itu mencapai 8.578.564 orang.

Anggaran kedua terbesar adalah kebutuhan logistik pemilu. Anggarannya mencapai Rp16.017.675.247.000 atau 20,90 persen dari seluruh anggaran.

Berikutnya anggaran Pilpres putaran kedua mencapai Rp14.479.375.952.000 atau 18,89 persen dari total anggaran.

Serta, kebutuhan alat pelindung diri (APD) sebesar Rp4.652.046.435.000 atau 6,07 persen dari seluruh anggaran.

Hasyim menjelaskan, KPU masih mengusulkan anggaran untuk alat pelindung diri karena pemerintah belum mencabut keputusan darurat nasional soal pandemi Covid-19. Maka itu KPU mengantisipasi dengan menganggarkan APD.

Sementara, KPU tetap menganggarkan putaran kedua Pilpres karena tidak ada yang bisa memprediksi apakah ada putaran kedua atau tidak.

Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan, KPU memotong anggaran untuk gedung dan gudang karena dibantu pemerintah pusat dan daerah. KPU difasilitasi gedung untuk sekretariat KPU di daerah. "Maka sudah bisa mengurangi anggaran KPU untuk infrastruktur," sambung Hasyim.

Berikut Rincian Anggaran Pemilu 2024:

Rincian anggaran Rp63.405.969.628.000 untuk kegiatan tahapan pemilu:
1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan Rp2.820.649.566.000.
2. Pemutakhiran data pemilih Rp6.218.595.000.000.
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Rp759.853.132.000.
4. Penetapan peserta pemilu Rp542.198.061.000.
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil Rp530.517.815.000.
6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota Rp361.007.559.000.
7. Masa kampanye pemilu Rp1.604.393.553.000
8. Masa tenang -
9. Pemungutan dan perhitungan suara Rp41.306.318.400.000
10. Penetapan hasil pemilu Rp9.262.436.542.000

Rincian anggaran Rp13.250.342.666.000 untuk dukungan tahapan pemilu:
1. Gaji Rp6.931.119.183.000
2. Sarana dan prasarana-Operasional Perkantoran Rp6.319.223.483.000 [rhm]

Baca juga:
Jadwal Lengkap Pemilu 2024: Dari Daftar, Kampanye, sampai Pencoblosan
Jaga Elektabilitas, Anies Disarankan Tak Ofensif usai Lengser dari Gubernur DKI
Saran Demokrat Agar Elektabilitas Anies Terjaga Usai Tak Lagi Jadi Gubernur DKI
DPR Jadwalkan Rapat Finalisasi Anggaran dan Tahapan Pemilu Pekan Depan
Wacana Prabowo-Puan, Bambang Pacul PDIP: Minggu Depan Aku Jawab