Merdeka.com - Irjen Napoleon Bonaparte telah dituntut dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan karena diduga menerima suap untuk menghapus red notice buronan Djoko Tjandra. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan hal memberatkan dan meringankan yang menjadi pertimbangan dalam tuntutannya.

"Hal memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," ungkap JPU Junaedi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2).

"Hal meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum," lanjutnya.

Jaksa meyakini Napoleon telah menerima suap USD 370 ribu dan 200 ribu dolar Singapura dari Djoko Tjandra. Dia dikenakan Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Napoleon dinyatakan jaksa terbukti menerima suap sebesar USD 370 ribu atau sekitar Rp5,137 miliar dan SGD 200 ribu atau sekitar Rp 2,1 miliar.

"Uang itu dari terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi agar Napoleon Bonaparte membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai seorang berstatus red notice yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi," jelas jaksa.

Jaksa merinci, penyerahan uang terhadap Napoleon dilakukan dalam beberapa tahap melalui perantara Djoko Tjandra, yakni Tommy Sumardi.

Jaksa mencatat, ada lima kali transaksi dilakukan keduanya. Pertama pada 28 April 2020, Tommy Sumardi memberikan SGD 200 ribu kepada Napoleon, ditambah USD 50 ribu.

Kedua, berselang satu hari, 29 April 2020 Tommy memberikan Napoleon uang sebesar USD 100 ribu. Ketiga, 4 Mei 2020 Tommy kembali memberikan Napoleon uang sebesar USD 150 ribu. Terakhir, keesokan harinya, Tommy menambah pundi Napoleon dengan angka sebesar USD 70 ribu.

Napoleon diduga telah sengaja membantu dengan imbalan uang tersebut. Harapannya, nama Djoko bisa bersih dari status DPO yang tercatat di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) atau red notice. Dengan begitu, saat Djoko kembali ke Indonesia, dirinya bisa bebas keluar masuk tanpa terdeteksi status red notice.

Aksinya diduga tidak dilakukan sendiri. Bersama terdakwa lainnya, yakni Brigjen Prasetijo Utomo, yang saat itu menjabat Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri. Prasetijo turut disidangkan dalam dugaan serupa, yakni menerima suap dari Djoko Tjandra.

Reporter: Muhammad Radityo