Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan hasil penilaian yang dikeluarkan oleh kementeriannya beberapa waktu lalu tidak menilai kinerja para Menteri Kabinet Kerja. Menurutnya, penilaian kinerja Menteri Kabinet Kerja merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Yuddy mengatakan, tidak ada satu pun menteri atau pimpinan lembaga negara yang mengajukan protes terhadap hasil evaluasi tersebut. Sebab, kata dia, yang dinilai dalam rapor tersebut adalah kinerja jajaran di kementerian dan lembaga, bukan kinerja sang menteri.

"Tidak ada satu pun pimpinan kementerian atau lembaga yang protes, kenapa? Karena yang dinilai ini kan bukan menterinya, yang dinilai lembaga. Oleh karenanya perhatikan dengan baik, nomenklatur dari pelaksana tugas kementerian itu namanya 'Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah', bukan kinerja menteri, karena kalau kinerja menteri yang menilainya langsung Bapak Presiden," kata Yuddy di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1).

Lebih lanjut Yuddy mengatakan, kementeriannya memiliki landasan konstitusi yang menjadi dasar untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

"Ada landasan konstitusinya, ada tugas yang sebagian diberikan kepada kementerian kami bersama pejabat kementerian lain untuk mengukur kinerja setiap kementerian," imbuh Yuddy.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah memasang target dalam tiga tahun ke depan Indonesia memiliki tata kelola pemerintahan kelas dunia.

"Berkelas dunia itu apa? Indeks daya saingnya meningkat, indeks pelaksanaan dan pelayanan untuk bisnisnya juga semakin baik, indeks persepsi korupsinya semakin turun, tentu membutuhkan akuntabilitas yang baik," jelas Yuddy.

Yuddy mengakui bahwa inisiatif mempublikasikan 'Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah' merupakan inisiatifnya sebagai pembantu presiden.

"Tidak ada instruksi langsung dari presiden untuk mengumumkan ini, betul. Mengumumkan ini adalah inisiatif dari saya selaku pembantu presiden di dalam menindaklanjuti amanah dari konstitusi, membangun sebuah reformasi birokrasi yang bisa mempercepat proses menuju tata kelola pemerintah yang akuntabel," tutup Yuddy.