Merdeka.com - Pemerintah membantah bila Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan bagi-bagi jatah partai yang selama ini turut memenangkan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pengangkatan dan pelantikan Wantimpres adalah hak prerogratif Presiden Jokowi.

"Presiden dalam hal ini seperti diamanatkan UUD 45 presiden diminta atau tidak diminta membentuk (Wantimpres) selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilantik. Batas waktunya besok, hari ini dilantik," kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1).

Ada sembilan nama yang telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Wantimpres. Pratikno menambahkan, kesembilan orang tersebut merupakan representasi tokoh-tokoh senior di Indonesia. Walaupun juga diakui Pratikno, sebagian lagi adalah orang yang masih aktif di partai politik.

"Ya asumsinya beliau-beliau adalah orang-orang yang punya jaringan kuat, pengalaman di organisasi bisa berikan dukungan ke presiden," jelasnya.

Sembilan anggota Wantimpres itu adalah Abdul Malik Fajar (Muhammadiyah), Ahmad Hasyim Muzadi (NU), Yan Darmadi, M Yusuf Kartanegara, Rusdi Kirana, Sidharto Danusubroto, Sria Diningsih, Subagyo Hadi Siswoyo dan Suharso Monoarfa (PPP).

Seperti diketahui, beberapa nama seperti Rusdi Kirana (PKB), Sidharto (PDIP) dan Subagyo (Hanura) adalah mantan Timses Jokowi saat pilpres lalu. Kemudian Suharso Monoarfa merupakan Wakil Ketua Umum PPP Kubu Romahurmuziy, M Yusuf Kartanegara Sekjen PKPI yang merupakan orang dekat Sutiyoso dan Yan Darmadi dari NasDem.