Merdeka.com - Ikan sebagai kekayaan laut Indonesia sudah banyak dijarah dalam praktik illegal fishing. Modus pencurian ini biasanya dilakukan di pulau-pulau terpencil di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya bakal membentuk tim khusus sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan investigasi di Benjina, Kepulauan Aru. Pihaknya mendapatkan laporan bila di Benjina terjadi perbudakan di kapal-kapal asing dan juga pencurian ikan secara illegal dan besar-besaran.

"Semua illegal fishing operasinya itu di pulau terpencil. Mereka ingin ada fasilitas untuk ekspor," kata Susi di Kantor Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).

Menurut Susi, maling-maling ikan khususnya di Benjina juga menyediakan pos-pos untuk pendistribusian ikan. Yang mana di pos-pos tersebut juga melibatkan orang-orang dalam seperti Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, Bea Cukai dan lain sebagainya.

"Mereka diberi ruang dan kantor," tegasnya.

Oleh sebab itu, kata Susi, pihaknya bakal menindak tegas praktik-praktik tersebut. Sebab operasi penangkapan ikan yang demikian dilakukan perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum.

"Memang ini tidak bisa dibenarkan tapi juga tidak bisa kita membiarkan dengan dia menggaji orang instansi atau membayarkan pungutan, terus mereka bisa sah melakukan illegal fishing dan perbudakan. Itu tidak bisa. Tetap itu tetap mesti ditindak," jelas Susi.

"Saya dengar memang ada uang bulanan dari perusahaan kepada oknum-oknum ini, tapi tentu kan mau tidak mau karena mereka meminta untuk ada di sana sebagai legalitas operasi mereka," tandasnya.