Merdeka.com - Di tengah hiruk-pikuk Pilpres 2014, beredar luas dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang isinya memberhentikan Letjen (Purn) Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran. Kontan dokumen tertanggal 21 Agustus 1998 ini pun membuat gempar jagat politik.

Sebab, dokumen tersebut membeberkan 11 pelanggaran yang dilakukan calon presiden nomor urut satu itu. Pelanggaran itu mulai dari tindakan indisipliner sampai dengan kasus penculikan aktivis 1998 saat dia menjabat Danjen Kopassus.

Tidak hanya jagat politik yang heboh, dunia militer pun begitu. Sebabnya, surat yang bocor itu dikeluarkan oleh Mabes TNI. Berikut pengakuan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Menhan Purnomo Yusgiantoro soal DKP tersebut:

Panglima TNI: Saya tak tahu surat DKP, dulu saya masih Letkol

Panglima TNI Jenderal Moeldoko ogah mengomentari surat rekomendasi yang menyebut 11 pertimbangan untuk memecat mantan Danjen Kopasus itu."Saya belum bisa berikan klarifikasi. Proses itu telah berjalan lama. Waktu itu saya berpangkat Letkol, sehingga jika itu terjadi sebenarnya saya enggak tahu kondisi itu," kata Moeldoko di Secapa AD, Jalan Hegarmanah, Kota Bandung, Rabu (11/6).Surat bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP itu berisikan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur, seperti pengabaian sistem operasi disiplin di lingkungan ABRI yang dilakukan calon presiden 2014 tersebut.

Panglima TNI: Komentari DKP bisa bikin suasana tidak baik

Panglima TNI Jenderal Moeldoko merasa tidak fair jika tiba-tiba mengomentari kebocoran surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998 tentang pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari dinas militer. Terlebih situasi politik yang akan dihelat Pilpres 2014 tak lama lagi berlangsung. "Kalau saya situasi itu tidak tahu lalu saya mengomentari sekarang rasanya tidak fair," terangnya."Dan nanti akan menimbulkan persepsi baru yang justru membuat suasana tidak baik," tambah Moeldoko tanpa merinci apa yang dimaksud.Mantan Pangdam III/Siliwangi itu justru mengaku heran dengan beredarnya surat yang bersifat pribadi. "Surat itu kan dinyatakan rahasia. Semua pihak harusnya menghormati," tandasnya.

Menhan: Mabes TNI tidak bocorkan suat DKP

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro membantah jika Markas Besar TNI sengaja mengedarkan surat rahasia Dewan Kehormatan Perwira (DKP) berisi pemberhentian Prabowo Subianto dari satuan TNI. Dia mengatakan, permasalahan itu sudah diklarifikasikan."Begini kami sudah klarifikasi, clear itu bukan Mabes TNI," ujar Purnomo usai menghadiri acara peluncuran buku 'Sea Power Indonesia dan Paradigma Baru TNI AL Kelas Dunia' di Auditorium Jos Sudarso, Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).Purnomo menegaskan, TNI tidak mengetahui soal pembocoran surat itu. Namun, pihaknya berjanji akan mengusut kasus ini. "Kami sudah dapat klarifikasi itu tidak tahu dari mana. Coba kita lihat nanti. Itu surat rahasia loh," jelasnya.Ketika ditanya apakah pembocoran surat itu dilakukan sejumlah purnawirawan TNI, Purnomo enggan berspekulasi mengenai hal itu. Dia mengatakan, purnawirawan itu layaknya seperti warga sipil. Dengan begitu, kata dia, bukan tanggung jawab pihaknya."Kementerian Pertahanan itu tugasnya di luar dari purnawirawan dari TNI. Dia itu warga sipil di luar kita. Seperti TNI ini di bawah lingkup kita tapi kalau purnawirawan tentunya di luar pembinaan," ujarnya."Jadi tanyakan saja purnawirawannya jangan tanya ke kita. Yang jelas bukan dari kita, tanya si A-B-C nya saja," tandasnya.

Kemenhan: Kebocoran DKP urusan BIN

Tersebarnya surat pemberhentian Prabowo Subianto di media sosial diakui bukan menjadi urusan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Sisriadi mengatakan, penyelidikan soal bocornya surat rekomendasi DKP tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN)."Ini kan bukan domain Kementerian Pertahanan. Ini domainnya BIN. Iya ini domainnya domain BIN kalau gini-gini," tegas Sisriadi di Kemhan, Jakarta, Rabu (11/6).Dia menjelaskan, penyelidikan surat rekomendasi untuk memecat Prabowo tersebut merupakan kewenangan BIN untuk mengungkap pelakunya. Apalagi, surat tersebut merupakan rahasia negara milik militer."Bukan kata harusnya (BIN ikut menyelidiki bocornya surat DKP Pemecatan Prabowo). Tapi itu domain BIN. Untuk mengatasi masalah ini. Iya itu saja. Memang domain BIN untuk masalah kerahasiaan negara," tegasnya.