Merdeka.com - Sejumlah terobosan dan target percepatan yang diterapkan mencuatkan pertanyaan, bagaimana Gubernur dan Wagub Jawa Barat menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)?

Bagaimana konsep Dynamic Governance yang terdengar baru di Indonesia itu berjalan sebagaimana mestinya? Jawaban paling tepat adalah reformasi birokrasi.

Ada empat langkah yang telah dan tengah dilakukan Pemdaprov Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas SDM.

Pertama adalah menyesuaikan organisasi dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019. Sehingga, target yang tertera dalam RPJMD dapat direalisasikan.

Kemudian, Kedua terkait ketatalaksanaan. Artinya, semua kegiatan yang dilakukan harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Jika ada kegiatan yang telah mempunyai SOP, ini menuntut adanya evaluasi. Sebab, SOP juga harus disesuaikan dengan aturan dan target yang ingin dicapai daerah.

Langkah Ketiga adalah penataan Undang-undang yang kerap dilupakan instansi pemerintahan. Padahal, UU itu bersifat dinamis. Jika ada perubahan, maka semua struktur organisasi berubah dan mesti disesuaikan. Untuk tahap ini, Pemdaprov Jawa Barat masih melakukan evaluasi.

Keempat, menyoal manajemen SDM, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan Pemdaprov Jawa Barat saat ini sudah menggunakan instrumen baru dalam penempatan jabatan, yaitu mengukur kompetensi pegawai, sehingga kapabilitas dan posisi yang ditempati sejalan . The Right Man on the Right Place.

Rotasi dan mutasi pejabat Eselon III di lingkungan Pemdaprov Jabar pada 1 Juli 2019 lalu menjadi salah satu bukti. Saat itu, Emil – panggilan akrab Ridwan Kamil -- memastikan, rotasi dan mutasi telah melalui pertimbangan matang dan dilakukan secara objektif. Sebab, tujuan dari rotasi dan mutasi adalah mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat.

"Agar rotasi mutasi dapat dilakukan secara obyektif, Pemdaprov Jawa Barat memperkenalkan metode baru yang bernama peer-review di mana sesama kolega boleh mengomentari eksistensi dari koleganya. Bawahan menilai atasan. Atasan ke bawahan. Kolega dari samping kiri. Dari samping kanan," katanya.

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Ahmad menyatakan, reformasi birokrasi sudah menjadi keharusan untuk dilakukan. Selain penyesuaian organisasi dengan RPJMD 2019, reformasi birokrasi mampu meningkatkan kualitas SDM secara keseluruhan. Hasilnya, diharapkan proses pembangunan akan berjalan dengan efektif, efisien, dan cepat.

"Tentunya pemerintahan kami harus berusaha meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas layanan karena tujuannya itu untuk masyarakat. Masyarakat bisa lebih sejahtera dengan pelayanan birokrasi, pelayanan baik," kata Daud.

Selaras dengan berbagai pembenahan pada manajemen SDM, Pemdaprov Jawa Barat bertekad akan sepenuhnya menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk e-Planning dan e-Budgeting pada 2020 mendatang.

Daud juga mengatakan meski penerapannya baru sepenuhnya dilakukan pada 2020, namun proses ini sudah mulai bergulir sejak penggunaan APBD 2018.

"E-Budgeting rencananya 2020 tapi sudah kita terapkan untuk anggaran 2018, sehingga kami bisa pantau anggarannya berapa dan sejauhmana penyerapannya," katanya.

Menurutnya penerapan e-Budgeting ini tidak menemui kendala mengingat pihaknya memiliki ASN berkeahlian khusus terkait sistem ini.

Menurutnya dengan penerapan sistem ini maka pimpinan bisa memantau langsung anggaran tanpa harus menggelar rapat. Terutama urusan penyerapan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Dengan e-Budgeting, gubernur tidak perlu sering bertemu dan menggelar rapat karena dengan data ini sudah dapat dilihat dan diketahui saat itu juga. Sehingga, soal serapan pun dapat terdeteksi lebih awal. Dengan demikian, akan lebih mudah pula mendorong untuk anggaran diserap. Begitu juga volumenya," tuturnya.

Terkait penerapan SPBE pihaknya terus melakukan penguatan dan koordinasi terutama penyiapan SDM, sistem dan payung hukum yang membuat tim Diskominfo Jabar bisa bekerja maksimal.

"Adapun langkah-langkah lanjutan penerapan masalah ini adalah adanya presepsi yang sama, makanya kita sudah melakukan rakor dengan masukan dari Kementerian Kominfo dan PAN RB. Ini akan dibahas berbagai sisi dan sarana untuk sampaikan informasi, termasuk sistem jaringan dan konten yang menjadi kewajiban dinas-dinas terkait," katanya.

Karena sudah mulai menerapkan SPBE, pihaknya meminta jajaran dinas teknis seperti perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan layanan.

Dia berharap jika SPBE sudah diterapkan sepenuhnya maka akan berujung pada penyerapan anggaran yang lebih tinggi dan menghasilkan stimulus ekonomi. "Jadi elektronik ini mendukung proses peningkatan informasi karena info jauh lebih cepat, sehingga saat ada masalah bisa lakukan koreksi," katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Setiaji, mengatakan saat ini ada perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang harus disosialisasikan.

"Ini baru ditetapkan oktober tahun lalu, jadi belum banyak aparatur pemerintah yang tahu. Kenapa keluar perpres ini, karena selama ini di indonesia dinilai bahwa pembangunan atau anggaran untuk teknologi informasi komunikasi itu boros kan," paparnya.

Menurutnya Perpres ini juga menekankan agar daerah wajib memiliki dan menerapkan e-Budgeting. "Jabar sudah bagus tinggal integrasi," katanya.

Gubernur Emil menyampaikan cita-citanya terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan: ASN Pemdaprov Jabar setara dengan ASN di negara Singapura. Artinya, kemampuan mereka harus di-update mengikuti perkembangan zaman.

"Tantangan kedepan banyak, dunia makin kompetitif, maka harus relevan, tingkatkan skill. Saya ingin mereka setara dengan ASN di Singapura," katanya.