Merdeka.com - Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri, AKBP Iriana mengakui pihaknya kesulitan menindaklanjut laporan korban kejahatan seksual terhadap anak. Sebab, fasilitas dan jumlah gedung Rumah Sakit (RS) Bhayangkara yang minim membuat pihaknya sulit melakukan visum.

"Kendalanya adalah biaya. Tapi jumlah (RS) nya masih terbatas hanya di tingkat Kabupaten. Bagaimana yang di tingkat kecamatan dan seterusnya," kata Iriana dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (27/5).

Padahal, RS Bhayangkara menyediakan fasilitas gratis bagi penanganan korban kekerasan seksual, semisal pemeriksaan media dan visum.

"Satu-satunya RS yang tidak bayar dengan korban. Dalam hal penanganan korban, untuk pemeriksaan medis dan visum agar dimintakan atau dirujuk ke RS Bhayangkara, karena RS Bhanyangkara tidak berbayar," ujar dia.

Untuk itu, Iriana menyayangkan jumlah RS Bhayangkara yang minim. Sebab, laporan kekerasan seksual terhadap anak juga kerap masuk ke tingkat Polsek dan Polres.

Meski begitu, polisi berjanji berusaha keras menindaklanjut setiap laporan yang diterima jajaran Polri. "Tapi kepolisian menyikapi hal ini dengan membawa korban ke RS Bhayangkara," pungkas dia.