Ini Alasan Pemerintah Tunda RUU HIP Menurut Menko Polhukam Mahfud MD

Selasa, 7 Juli 2020 09:11 Reporter : Ronald
Ini Alasan Pemerintah Tunda RUU HIP Menurut Menko Polhukam Mahfud MD Menkopolhukam Mahfud MD. ©2020 Merdeka.com/Youtube Alvin & Friends

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sebab, hal ini masih menuai pro dan kontra sehingga dilakukan penundaan, salah satunya karena tak memasukan TAP MPRS tentang larangan komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, ada dua poin yang akhirnya membuat pemerintah mengambil keputusan untuk menolak. Pertama, pemerintah mendengarkan dan sependapat dengan suara masyarakat.

"Ya karena secara prinsip pemerintah sependapat dengan suara-suara organisasi keagamaan, suara masyarakat, bahwa tidak boleh ada peluang bagi upaya meminimalisir peran TAP MPRS No 25 tahun 66, artinya bagi pemerintah TAP MPRS No 25 tahun 66 itu adalah satu pedoman kalau kita mau membuat peraturan untuk itu. Oleh sebab itu, kalau tidak ada itu pemerintah menolak. Itu satu," tegasnya," katanya dalam video berdurasi 2 menit 54 detik, Selasa (7/7).

Poin kedua, katanya, bahwa pemerintah berpegang dengan nilai-nilai Pancasila.

"Yang kedua sama pandangannya dengan masyarakat, bahwa Pancasila itu adalah Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus. Di luar itu adalah sejarah, piagam Jakarta sejarah, 1 Juni sejarah, 29 Mei sejarah, 30 Juni sejarah. Kan semua bicara tentang dasarnya. Itu semua sejarah. Tidak usah dinorma kan. Sudah terumus dengan baik di dalam tanggal 18 Agustus itu dengan segala kesepakatannya," jelasnya.

Menurutnya, dari dua poin itu akhirnya ditunda. Bahkan, lanjutnya, secara garis besar tak ada yang menentang ideologi Pancasila namun hanya ditingkatkan menjadi peraturan yang jelas.

"Ada atau tidak ada undang-undang kan sudah ada. Nah kalau sekarang mau ditingkatkan menjadi undang-undang ya boleh saja tidak ada yang secara prinsip menentang ideologi pancasila. Itu hanya organisasi yang wajib mensosialisasikan dan membumikan Pancasila di dalam kehidupan bernegara bukan dengan tafsir baru ya, tapi yang sudah ada sekarang ini. Tidak usah ditafsir-tafsirkan sendiri,"

"(Masukan pemerintah terkait RUU HIP) Masukannya ya kalau memang tujuannya organisasi, ya buat aja organisasi. Nggak usah bicara soal apa yg dimaksud ini oleh Pancasila, bagaimana ekonomi Pancasila, bagaimana itu Pancasila. Itu semua sudah ada di berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi tafsir Pancasila itu tidak boleh hanya ada di dalam satu Undang-Undang yang disebut haluan," pungkasnya. [ded]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini