Ini alasan menteri bidang ekonomi dinilai layak direshuffle

Senin, 4 April 2016 00:26 Reporter : Etika Widya Kusumadewi
Ini alasan menteri bidang ekonomi dinilai layak direshuffle calon menteri Jokowi. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Isu reshuffle jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo kini tengah berhembus kencang terutama terkait kebijakan ekonomi yang dikawal oleh menteri-menteri bidang ekonomi di Kabinet kerja.

Menurut pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Dani Setiawan yang berpendapat bahwa orientasi kebijakan ekonomi kini menuju pada neoliberal yakni lebih berat kepada pengusaha-pengusaha dan kelas atas dan tidak menaruh perhatian kepada kelompok marjinal. Hal tersebut guna membangun sumber daya manusia tidak semata-mata hanya pembangunan fisik.

"Indikator perekonomian yang baik adalah masyarakat sejahtera. Tidak semata- mata peningkatan, tapi lebih mengatasi ketimpangan ekonomi di masyarakat," ujar Dani, Minggu (3/4).

Dani mengatakan, bahwa kebijakan regulasi tentang investasi lebih diupayakan dari pada regulasi meningkatkan kesejahteraan. Pemerintahan Kabinet kerja seharusnya mempunyai titik pembeda dari pemerintahan sebelumnya.

"Pembantu-pembantu presiden bisa saja tidak mengerti nawacita sehingga kebijakan sama dengan pemerintahan sebelumnya," ujar dia.

Meningkatnya beban hutang pada pemerintahan Jokowi-JK juga dirasa menjadi masalah besar. Menurut Dani, menteri di bidang ekonomi sulit dalam menerjemahkan agenda Nawacita sehingga dalam dua tahun terakhir kinerja menurun dan berdampak pada kurangnya pendapatan negara dan akan memberatkan APBN negara.

"Akan menghalangi berjalannya agenda Nawacita, kaitannya dengan utang luar negeri. Semestinya presiden mampu mengarahkan untuk mengoreksi kebijakan," paparnya.

Kritik pedas kali ini langsung menuju pada menteri keuangan. Dani mengatakan bahwa hal tersebut sudah terlihat sebelum presiden melantik karena nama- nama yang berada dalam bidang ekonomi tidak mempunyai sejarah untuk mendorong kemandirian ekonomi.

"Yang bisa jadi bertentangan dengan agenda kemandirian. Tanggung jawab menteri keuangan. Tidak bisa dianggap sepele," imbuhnya.

Tak hanya itu, Dani juga menyoroti kinerja Sofyan Djalil. Menurutnya Sofyan Djalil sangat pragmatis sehingga aspek perencanaan pembangunan Bapenas jauh dari kemandirian bangsa. Hal tersebut berdasarkan advisor yang direkrut beraliran neoliberal.

Saya heran Sofyan Djalil ditempatkan yang strategis. Jauh dari amanat Nawacita ditempatkan di stategis. Saya punya harapan dengan Andrinov. Tapi dibawah Sofyan bapenas rasanya akan kembali di orde baru. "Saya kira itu yg menjadi konsen kami mengenai rencana reshuffle. Kabinet ekonomi harus dirombak," tandasnya. [gil]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini