Ini alasan Jokowi tunjuk jaksa agung tanpa rekomendasi KPK-PPATK
Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membenarkan Presiden Jokowi menunjuk Jaksa Agung HM Prasetyo tanpa rekomendasi dari KPK dan PPATK. Andi mengatakan rekomendasi dari KPK dan PPATK digunakan hanya untuk pejabat negara lain yang bukan di lembaga penegakan hukum.
"Enggak. Karena komitmen presiden, kabinet kerja yang libatkan KPK dan PPATK. Yang pejabat-pejabat lain ada mekanisme clearance yang dilakukan presiden dan itu sudah dilakukan dengan cara-cara tertentu dan perangkat-perangkat tertentu," ujar Andi di Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/11).
Andi menjelaskan, perangkat-perangkat tersebut dasarnya ada mekanisme tim penilai akhir yang bersifat baku. Tim penilai itu dari setkab dan setneg yang ditujukan kepada hak prerogratif Presiden Jokowi.
"Misalnya penunjukan ketua SKK Migas, sebelumnya sudah dilakukan adalah pengangkatan dirjen migas itu dilakukan dengan mekanisme yang ada. Mekanismenya di mama presiden, wapres, dan menteri terkait. Yang kami bisa meminta laporan tertulis dari kepala BIN, dan laporan-laporan tertutup," ujarnya.
Andi menyebut, Jokowi menilai sosok Prasetyo seseorang yang memiliki paradigma ideologi politik yang sejalan. Apalagi, Prasetyo punya pengalaman di Kejaksaan Agung sebagai Jampidum.
"Pilihan akhirnya mengerucut kepada seseorang yang paradigma ideologi politik sejalan dengan Pak Jokowi. Tapi juga memahami dengan baik secara internal apa yang harus dijalankan di kejaksaan. Prasetyo orang yang tepat karena berpengalaman sebagai jaksa agung dan meninggalkan kejagung 5-6 tahun. Jadi orang luar yang terasah kepemimpinan individual," paparnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaDapat Arahan Khusus dari Jokowi, Kaesang Yakin Prabowo-Gibran Menang di Jateng
Kaesang menyebut pertemuan tersebut merupakan bentuk dukungan Jokowi kepada PSI yang menargetkan lolos ke parlemen pada Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya