Merdeka.com - Sampai detik ini, data resmi pemerintah menyebut 463 bangkai kapal yang memuat harta karun telah ditemukan di seluruh perairan Indonesia. Namun, pemerintah seakan tidak bisa mengelolanya, sehingga negara ini belum mendapat keuntungan dari segi pengetahuan maupun ekonomi.

Temuan itu muncul dari laporan khusus kantor berita the Associated Press, Minggu (1/4). Harta karun dari perairan Indonesia tidak sedikit yang diangkut dan dijual ke luar negeri.

Kasus terakhir terjadi saat dua hari lalu perusahaan asal Dubai, Cosmix, menjual harta karun yang ditemukan di lepas pantai Cirebon, Jawa Barat. Benda-benda dari abad ke-10 itu ditaksir oleh Balai Lelang Singapura bernilai Rp 733 miliar. Namun tidak jelas keuntungan apa saja yang didapat pemerintah Indonesia.

Kerugian Indonesia terbesar terkait harta karun terjadi pada 1998. Sebuah perusahaan Jerman menjual lebih dari 60 ribu keramik dari era Dinasti Tang yang diangkut sebuah kapal pedagang Arab. Perusahaan itu mendapat USD 40 juta, sementara pemerintah Indonesia hanya kebagian USD 2,8 juta.

Direktur Jenderal Warisan Bawah Laut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Helmi Suriya menyatakan Indonesia sejak 2010 sudah memiliki dasar hukum yang mengatur pengelolaan harta karun. "Ekskavasi temuan dasar laut hanya untuk kepentingan pengetahuan dan penelitian, bukan dijual," ujar Helmi.

Meski pemerintah berupaya bersikap tegas terkait pengelolaan harta karun, kenyataan di lapangan terjadi sebaliknya. Banyak nelayan yang kini beralih profesi jadi pencari harta karun, seperti di daerah Mentawai, Sumatera Barat.

Menurut Mamat Evendi dan Hardimansyah, nelayan setempat, mereka mendapat banyak keuntungan dengan mencari harta karun. Hardiman mengaku banyak bangkai kapal masa lalu naik ke dekat permukaan laut setelah tsunami melanda Mentawai. Salah satu kapal berisi kapal Eropa yang karam abad 17 lampau, berisi pelbagai benda berharga, teronggok enam meter di bawah permukaan.

Hanya saja mereka mengaku banyak petugas, baik dari pemerintahan maupun militer, meminta bagian dari temuan mereka. "Istilahnya upeti, sulit menolak keinginan para petugas itu," ujar Hardiman.

Situasi yang tidak jelas terkait pengelolaan harta bawah laut di negara dikeluhkan para pencari harta karun profesional luar negeri. Fred Dobberphul, seorang penyelam harta karun yang berpengalaman 20 tahun heran dengan kondisi di Indonesia.

"Atas nama perlindungan benda cagar budaya, pencari harta yang legal dan profesional seperti kami dilarang berkegiatan, namun faktanya di lapangan banyak nelayan setempat menjual harta karun ke kolektor di luar negeri diam-diam," ujar Fred.

Biaya mengangkat harta karun memang tidak murah. Bisa mencapai jutaan dolar. Indonesia juga sebetulnya telah meratifikasi perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa 2001 tentang perlindungan peninggalan bawah laut. Berdasarkan hukum internasional itu, pencarian harta karun untuk kepentingan komersial dibolehkankan dengan syarat-syarat tertentu.

Dibanding keuntungan ekonomi, sisi pengetahuan barangkali yang paling merana. Pakar sejarah maritim Indonesia Horst Liebner mengaku sedih dengan situasi pengelolaan harta karun di lautan Indonesia.

Menurutnya, benda-benda yang seharusnya dilindungi, ketika sampai di museum juga raib entah kemana. "Seakan peninggalan sejarah maritim itu tidak ada yang peduli di negara ini," ujar Liebner.

Kawasan perairan Indonesia berpotensi menyimpan banyak harta karun karena lalu lintas maritim padat di masa lampau. Lebih dari 10.000 bangkai kapal yang menyimpan peningggalan bersejarah diperkirakan masih berada di dasar laut.