Merdeka.com - Indonesia kembali diminta memimpin Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (the Association of Asian Constitutional Cours and Equivalent Institutions). Hal ini terungkap dalam pertemuan Sekretaris Jenderal negara anggota AACC pada Selasa (9/8), dan pertemuan Board of Member Meeting (Dewan Anggota) pada pagi hari ini.

"Kita baru bicara pergantian Presiden AACC. Saya habis masa jabatan April (2016), tapi kita tidak bisa mengadakan Board of Member Meeting karena kesibukan anggota di negara masing-masing, makanya diundur bulan Agustus ini. Tapi sampai hari ini belum ada usulan ketuanya siapa. Pas rapat sekjen, ada beberapa negara mengatakan Indonesia terus saja," kata Presiden Association of Asian Constitutional Cours (AACC) Equivalent Institution, Arief Hidayat yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Convention Center, Nusa Dua, Bali, Rabu (10/8).

Arief mengaku masih memberikan kesempatan kepada negara lain untuk mengusulkan nama calon Presiden AACC. Kendati demikian, dirinya juga mempertimbangkan usulan agar dirinya kembali memimpin AACC.

"Biasanya orang senang dapat jabatan terus, kalau kita nanti lihat-lihat karena ini membawa konsekuensi, kita juga berat," ujar mantan guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) ini.

Namun, kata dia, kalau sampai tidak ada usulan nama calon pengganti dirinya, maka pria kelahiran Semarang, 3 Februari 1956 ini siap melanjutkan amanah sebagai Presiden AACC.

"Kalau sampai tidak ada usulan siapa ketuanya, berarti kita diminta untuk melanjutkan. Saya kira itu amanah merupakan kehormatan MK RI untuk menjabat lagi sebagai Presiden AACC sampai ada usulan Presiden berikutnya," tutur Arief.

Secara terpisah, Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Guntur Hamzah menuturkan, hampir seluruh negara anggota AACC mengusulkan agar Arief Hidayat melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden AACC. Indonesia sendiri tidak pernah meminta untuk kembali memimpin AACC pada penyelenggaraan kongres ke-5 Konferensi Hakim Konstitusi Dunia (World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ) September 2017 mendatang.

"Bukan Indonesia yang minta untuk jadi Presiden. Karena tidak ada yang mau jadi Presiden," ujar Guntur.