Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly, dan Menteri Kehakiman Rusia Konstantin Anatolievich Chuychenko menandatangani perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (31/3).

"Penandatanganan perjanjian ekstradisi ini melanjutkan capaian atas ditandatanganinya perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance in criminal matters antara RI dan Rusia di Moskow, pada tanggal 13 Desember 2019," kata Yasonna.

Dia menyebutkan, hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia telah terjalin dengan baik selama 73 tahun sejak 3 Februari 1950. Terlebih, secara geografis, baik Indonesia maupun Rusia memiliki wilayah teritorial yang sangat luas sehingga rentan dimanfaatkan sebagai tempat melarikan diri pelaku tindak pidana.

"Meskipun mekanisme pemulangan para pelaku tindak pidana juga dapat dilakukan melalui mekanisme deportasi dan kerja sama Keimigrasian, namun kerja sama ekstradisi tetap menjadi opsi yang utama karena ekstradisi bersifat formal dan mengikat," ujarnya.

Dia juga menyebutkan, bahwa perjanjian ini sangat penting bagi kedua negara karena akan menolong tindakan hukum ektradisi pelaku kejahatan terorganisasi atau transnational crime.

"Ini sangat penting, karena apa, karena ini menolong kita melakukan tindakan-tindakan hukum bagi ekstradisi pelaku-pelaku tindak pidana kriminal transnasional crime. Banyak transnasional crime itu berupa cyber crime, money laundry, narkotika, dan lain-lain," ujarnya.

"Dengan ekstradisi perjanjian, memudahkan kita dan sudah ada MoU ada ekstradisi itu, dan akan memudahkan kita kerja sama hukum antarnegara," jelasnya.

Ia juga menyatakan, bahwa untuk jenis transnasional crime antara Rusia dan Indonesia, misalnya ada warga negara Indonesia yang di Rusia melakukan kejahatan bisa langsung diekstradisi dan sebaliknya. Namun untuk kapan akan dilaksanakan, tentu harus dilakukan sertifikasi dulu.

"Jadi ini sangat penting bukan hanya dengan Rusia saja (nantinya). (Kapan berlaku) nanti itu ada teknis, ini kan harus sertifikasi dari masing-masing wilayah," ujarnya.

Yasonna juga mengatakan, penandatanganan perjanjian ekstradisi ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya RI untuk menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF), guna membangun dan memelihara stabilitas dan integritas sistem keuangan.

"Serta penegakan hukum yang berfokus pada pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Perjanjian ekstradisi antara RI dan Rusia ini juga merupakan sinyalemen kuat untuk mendukung pemberantasan tindak pidana yang mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan," ujarnya.

Sementara itu, Konstantin Anatolievich Chuychenko menuturkan, penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Rusia adalah untuk memperkuat kerja sama antar negara dan juga menindak kejahatan di yang ada di Indonesia dan Rusia.

"Kami harap ini menjadi langkah yang baik untuk memperkuat kerja sama dua negara. Sekarang saya yakin, kami memiliki dasar hukum untuk kerja sama menindak kejahatan, kerja sama ini akan lebih sistematis dan produktif ke depannya. Karena belum lama ini kami membentuk kerja sama dan sekarang perjanjian ekstradisi," kata Anatolievich.

Dia menerangkan, bahwa perjanjian ekstradisi ini memberi panduan teknis untuk prosedur ekstradisi para pelaku kejahatan.

"Termasuk para terpidana yang telah menerima vonis dan perjanjian ini akan membantu dua pihak melawan kejahatan. Oleh karena itu perjanjian ini sangat penting," imbuhnya.

Sementara, untuk untuk Visa on Arrival (VoA) bagi warga Rusia, pihaknya mengatakan bahwa VoA adalah untuk mempermudah menindak kejahatan di dunia negara.

"Untuk isu VoA ini merupakan mekanisme yang penting yang memudahkan kunjungan wisatawan sekaligus membantu dua pihak menindak kejahatan. Karena, adanya informasi kunjungan yang dapat diberikan oleh dua negara," ujarnya.