Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak selalu memeriksa sejumlah peraturan presiden secara rinci lantaran begitu banyak jumlah dokumen yang harus ditandatanganinya. Salah satunya Perpres Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Indo Barometer M Qodari menilai kebijakan tersebut tidak bermanfaat dan berpotensi merugikan masyarakat. Menurutnya, pihak DPR yang mengusulkan kenaikan uang muka mobil pejabat negara diduga sengaja menjebak Jokowi.

"Poin kedua juga pembuat kebijakan tidak sensitif terhadap Jokowi. Jokowi orangnya kan sederhana kan tak mungkin dari Jokowi," katanya usai diskusi di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Senin (6/4).

Menurut dia, presiden Jokowi tak mungkin memeriksa surat-surat yang masuk karena terlalu banyak. Hal itu karena Jokowi menaruh kepercayaan kepada bawahannya.

"Poin yang ketiga pembantu presiden harus memahami presiden dan jagain presiden, kan selama ini orang sekitar sudah paham dengan Jokowi. Bukti apa? misalnya rapat zaman SBY lurus formal ada jarak kalau sama mereka kan disuruh melingkar karena Jokowi mau interaksi tapi harus lebih substansial lagi selera Pak Jokowi terhadap kebijakan publik," jelasnya.

Diketahui, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, mengaku pihaknya memang mengusulkan kenaikan tunjangan uang muka mobil pejabat negara kepada pemerintah. Gagasan tersebut sebelumnya telah di beberapa kali di bahas dalam rapat dewan.

"Dari rapat-rapat tersebut, kemudian diajukan ke pemerintah untuk dikaji. Sehingga terbitlah Perpres Nomor 39 tahun 2015," kata Setya Novanto, di Gedung DPR Senayan, Jakarta.