Indikator Catat Tren Polhukam RI Terjaga: Kekhawatiran Seperti Sri Lanka Dibuat-buat
Merdeka.com - Indikator Politik Indonesia baru saja merilis hasil survei yang berkaitan dengan kondisi politik, hukum dan keamanan (polhukam) di dalam negeri. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan sejumlah hasil survei menunjukkan tren perbaikan.
Tercatat sebanyak 41,5 persen responden mengatakan kondisi politik nasional dalam keadaan baik. Lalu, sebanyak 29,8 persen peserta survei lainnya mengatakan situasi politik di Indonesia dalam keadaan baik dan 1,2 persen responden menganggap kondisi politik sangat baik.
Sementara sebanyak 17,2 persen peserta survei menyebut kondisi politik nasional dalam keadaan buruk dan 2,0 persen lainnya mengatakan sangat buruk. Sedangkan 8,3 persen peserta lainnya tidak menjawab.
"Peta hari ini mengalami tren perbaikan, tren positif. Masyarakat lebih positif melihat kondisi politik di bulan Juni dibanding survei dua bulan yang lalu," kata Burhanuddin Muhtadi, dalam siaran rilis survei secara virtual, Senin (11/7).
Tak hanya itu, hasil survei juga mencatat sebanyak 23,2 responden menyebut kondisi politik nasional dalam keadaan baik.
Sementara, 37,3 persen responden menyatakan kondisi politik dalam keadaan sedang dan 31,7 persen lainnya menyebut buruk. Dan 7,8 persen responden tidak menjawab.
"Survei bulan April pun kami rilis itu untuk mengingatkan pemerintah, karena pada saat bulan April mereka yang mengatakan kondisi politik nasional buruk itu jauh lebuh banyak ketimbang yang mengatakan kondisi politik nasional baik," papar Burhanuddin.
Selain politik, situasi keamanan nasional juga dikaji dalam survei tersebut. Hasilnya, masyarakat menganggap situasi keamanan di dalam negeri saat ini menunjukkan tren positif.
Tercatat sebanyak 58,7 persen responden menganggap kondisi keamanan dalam keadaan baik dan 2,6 persen menganggap sangat baik.
Kemudian sebanyak 27,7 persen masyarakat menganggap kondisi keamanan sedang dan 9,3 persen menilai buruk dan 0,7 persen memandang sangat buruk. Sementara 1,0 persen lainnya memilih tidak menjawab.
"Kalau kita lihat lagi, lebih banyak yang mengatakan kondisi keamanan nasional secara umum lebih baik ketimbang buruk," kata Burhanuddin.
Untuk kondisi hukum di Indonesia tercatat sebanyak 44,1 persen responden menganggap dalam kondisi baik dan 1,7 persen lainnya menilai sangat baik.
Lalu ada 30,4 persen masyarakat menilai kondisi keamanan biasa saja. Serta sebanyak 18,4 persen responden menilai buruk kondisi hukum di Indonesia dan 2,3 persen lainnya menganggap sangat buruk. Sedangkan 3,1 persen peserta tidak menjawab.
Seperti Sri Lanka
Melihat hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin menilai kondisi stabilitas nasional relatif terjaga. Bahkan, ia menyebut, hasil survei yang menunjukkan tren positif serta menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang gagal atau bangkrut.
"Jadi sebenarnya kekhawatiran Indonesia akan menghadapi situasi seperti Sri Lanka itu terlalu dibuat-buat. Karena bagaimanapun belum ada indikasi yang menunjukkan Indonesia sebagai negara gagal," ungkap Burhanuddin.
Ia menjelaskan hasil survei menunjukkan sebanyak 42,2 responden menyatakan kondisi perekonomian Indonesia dalam kondisi sedang atau biasa saja.
Kemudian sebanyak 25,2 persen menyatakan baik dan 1,4 persen menanggapi kondisi perekonomian nasional sangat baik.
Tercatat 26,3 responden menilai perekonomian Indonesia dalam keadaan buruk dan 4,2 persen lainnya menyebut sangat burut. Sedangkan 0,7 persen peserta survei tidak menjawab.
"Ekonomi yang mengalami perbaikan pasca pandemi itu membuat kondisi keamanan lebih stabil."
"Jadi ekonomi luar biasa menentukan terhadap stabilitas keamanan nasional. Demikian juga sebaliknya, kalau keamanan nasional belum bisa dijaga, itu juga akan menyulitkan buat recovery ekonomi," ucap Burhanuddin.
Adapun tersebut dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dalam jangka waktu antara 16-24 Juni 2022 dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
Metodologi yang digunakan adalah simple random sampling dengan basis toleransi margin of error (MoE) sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei Indikator Ungkap Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Baik
Survei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator Politik: 76,5% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi Karena Bansos
Masyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil
Baca SelengkapnyaSurvei Pilpres Terbaru Indikator: 38,8% Anggota Aktif NU di Jatim Dukung Capres Pilihan Jokowi
Survei Indikator merilis Warga Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur cenderung mendukung Capres-Cawapres pilihan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Survei Indikator Politik: 74,8 Persen Pemilih Ganjar-Mahfud Puas Kinerja Jokowi
Survei Indikator ini dilakukan pada tanggal 18-21 Februari 2024 kemarin.
Baca SelengkapnyaSurvei Pilpres Terbaru Indikator di Jatim: Prabowo-Gibran 56,2%, Ganjar-Mahfud 19,9%, Anies-Cak Imin 15,7%
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 56,2 persen di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaSurvei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk
Survei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk
Baca SelengkapnyaSurvei Litbang Kompas Catat 87 Persen Masyarakat Puas Kinerja Polri
Lebih dari 89 persen responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator: 76% Publik Puas Kinerja Jokowi, Tapi Kondisi Ekonomi dan Hukum Dinilai Buruk
margin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca SelengkapnyaSurvei Poltracking Ungkap Basis Pemilih NU Paling Banyak ke Prabowo, Ganjar Turun dan Anies Stabil
Tren dari pemilih NU ke paslon 02 meningkat dari Desember 2023 40,7 persen menjadi 48,2 persen di Januari 2024
Baca Selengkapnya