Imparsial Sebut Aturan Pemanggilan Anggota TNI Tunjukkan Dominasi Militer

Merdeka.com - Imparsial menilai surat telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum yang dikeluarkan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bermasalah. Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meyakini, aturan itu menunjukkan dominasi militer terhadap negara.

"Kami melihat ini semakin menunjukkan dominasi militer terhadap negara. Mereka merangsek masuk ke ranah sipil dan lewat telegram panglima itu tidak hanya mengatur ke internal TNI tapi juga eksternal," kata Hussein saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (24/11).

Hussein menambahkan, aturan tersebut mencapuri proses hukum di instansi di luar TNI. Padahal aparat penegak hukum hanya meminta keterangan dari prajurit TNI yang terlibat kasus hukum.

"Ini tidak benar karena semakin menunjukkan dominasi militer terhadap negara," kritik Hussein.

Hussein meyakini, dengan aturan itu maka ranah militer menunjukkan ketertutupan terhadap proses penegakkan hukum yang terbuka dan transparan. Hukum diberi hambatan dengan izin dan pendampingan yang harus dilakukan bila anggota TNI hendak diperiksa atau dipanggil.

"Kami baca ini adanya upaya perlindungan anggota TNI terlibat tindak kejahatan dan ini ada potensi impunitas di tubuh TNI," Hussein menandasi.

Sebagai informasi, aturan surat telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum memuat empat poin. Berikut rinciannya:

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan atau Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum.