Merdeka.com - Dokumen asli hasil laporan tim pencari fakta (TPF) kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib tidak diketahui keberadaannya. Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai, belum ditemukannya dokumen resmi laporan TPF semakin menguatkan dan mempertegas bahwa pembunuhan terhadap Munir merupakan pembunuhan politik (political assassination) yang bersifat rahasia yang dilakukan secara terencana dan bersekongkol.

"Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang memiliki keahlian khusus yang berupaya keras menutup upaya penyelesaian kasus Munir dan salah satunya terlihat dari masalah dokumen resmi kasus Munir ini," kata Al Araf saat jumpa pers dalam menyikapi perkembangan kasus Munir di kantor Imparsial, di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (27/10).

Lebih jauh, Al Araf menegaskan bahwa upaya pengungkapan kasus pembunuhan Munir belum selesai. Yang mana beberapa temuan hasil penyelidikan TPF hingga kini belum ditindaklanjuti.

"Keterangan dari mantan sekretaris masa SBY, Sudi Silalahi yang menyebutkan bahwa semua rekomendasi TPF telah dijalankan oleh SBY adalah pernyataan yang tidak benar," tegas Al Araf.

"Munir merupakan pembunuhan politik yang dijalankan melalui permufakatan jahat dan terencana," sambungnya.

Dari hasil laporan akhir TPF, lanjut Al Araf, kasus pembuhuhan Munir itu melibatkan empat level pelaku di mana perencanaan belum tersentuh hukum.

"Karenanya proses pengungkapan kasus itu tidak hanya sebatas pelaku lapangan, tapi juga harus menjangkau pelaku ditingkat perencana yang menjadi otak di balik pembunuhan Munir," tandas Al Araf.