Imparsial dan Komnas HAM Harap Keputusan Tak Memulangkan WNI Eks ISIS Dikaji Ulang

Rabu, 12 Februari 2020 07:28 Reporter : Merdeka
Imparsial dan Komnas HAM Harap Keputusan Tak Memulangkan WNI Eks ISIS Dikaji Ulang Aksi Tolak Kembali Eks ISIS ke Indonesia. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia mengambil sikap tidak memulangkan WNI yang pernah menjadi Foreign Terorists Fighter (FTF) atau mantan kombatan ISIS ke tanah air. Keputusan pemerintah itu dinilai membuat nasib WNI tersebut menjadi tidak mempunyai kewarganegaraan.

"Kebijakan pemerintah itu berpotensi besar membuat mereka menjadi statelessnes. Di mana mereka dapat kehilangan kewarganegaraan. Pemerintah sebaiknya mengidentifikasi dan memprofiling terlebih dahulu tentang peran mereka apakah menjadi FTF aktif atau tidak," kata Direktur Imparsial Al Araf saat dikonfirmasi, Selasa (11/2).

Dia menuturkan, sebenarnya pemerintah mempunyai opsi lain untuk mengatasi hal ini. Agar mereka bisa kembali ke tanah air.

"Pemerintah sebenarnya bisa menggunakan opsi lain untuk mengatasi ini, yakni bisa menggunakan UU Anti-terorisme untuk menjerat FTF dan memproses hukum di sini. Jika mereka masuk Indonesia. Dan melakukan program deradikalisasi terhadap anak-anak dan perempuan yang tidak terlibat aktif dalam FTF," ungkap Al Araf.

Menurut dia, dengan memproses secara hukum, itu membuat pemerintah memberikan jaminan ke masyarakat Indonesia lainnya.

"Mereka yang masuk ke Indonesia harus mengikuti proses hukum. Jika mereka terlibat dalam FTF di sana, pemerintah bisa menjerat mereka dengan UU Terorisme Indonesia pasal 12 b untuk dibawa dalam proses persidangan. Sedangkan terhadap perempuan dan anak-anak yang tidak terlibat aktif dalam FTF, maka mereka perlu ikut program deradikalisasi oleh BNPT," kata dia.

Baca Selanjutnya: Komnas HAM Kritik Keputusan Pemerintah...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini