Merdeka.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan siap mengikuti perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencegah kebocoran anggaran belanja alutsista. Untuk itu, Prabowo akan meninjau ulang pengadaan alutsista.

"Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11).

"Jadi itu terus menerus ditekankan oleh bapak presiden kepada saya, dan saya menyambut sangat baik perintah itu," sambungnya.

Prabowo menuturkan pihaknya akan mulai menyisir pengadaan alutsista yang berorientasi proyek. Dengan begitu, dia meyakini bisa mencegah terjadinya penyelewengan anggaran.

"Kita benar-benar ingin jaga, tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, mark up-mark up yang tidak masuk akal sedang kita berusaha," tuturnya.

Disesuaikan Kebutuhan TNI

Ketua Umum Partai Gerindra itu memastikan akan menyisir semua proyek, termasuk juga harga dan teknologinya. Prabowo menegaskan ke depannya belanja alutsista akan disesuaikan oleh kebutuhan para prajurit TNI.

"Kita review semua, semua proyek, pengadaan, kita review. Kita cek lagi harga, kita cek lagi teknologinya tepat atau tidak, dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan, TNI AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh," jelas Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) tak hanya sekadar berorientasi terhadap proyek saja. Jokowi meminta Prabowo juga meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

"Kita harus memastikan bahwa SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya. Apalagi orientasinya sekadar proyek, sudah setop yang seperti itu," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai pengadaan alutsista di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta Prabowo untuk melibatkan BUMN maupun swasta dalam produksi pertahanan dalam negeri. Dengan begitu, bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri.

"Orientasinya adalah betul-betul strategic partnership untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga kita memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang dikerjasamakan," kata Jokowi.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com