Ikut Rapat Bareng Wiranto, Pakar ini Sebut Tim Hukum Nasional Baru Tukar Pikiran

Rabu, 8 Mei 2019 09:16 Reporter : Merdeka
Ikut Rapat Bareng Wiranto, Pakar ini Sebut Tim Hukum Nasional Baru Tukar Pikiran Wiranto. ©Liputan6.com/Lizsa Egeham

Merdeka.com - Menkopolhukam Wiranto mewacanakan Tim Hukum Nasional. Hal ini menuai respons banyak kalangan, salah satunya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, I Gede Panca Aastawa.

"Maksudnya apakah kalau ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum, apakah nanti bisa diambil tindakan dari sisi hukum pidananya?," tanya Gede Panca lewat siaran pers diterima, Rabu (8/5).

Gede berpendapat, bila pembentukan Tim Hukum Nasional ini memiliki urgensi, khususnya kecenderungan sekelompok orang melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan nasional, patutlah tim ini dibentuk.

Sebab, dia mencemaskan akan banyak tindakan-tindakan atau sekelompok orang tertentu yang mencoba untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Kendati demikian, Gede sebagai pihak yang diundang Wiranto berdiskusi soal hal ini beberapa waktu kemarin menyatakan gagasan tim tersebut masih sebatas brainstorming atau tukar pikiran.

"Itu waktu kami bertemu kemarin scopenya masih kecil dan nanti akan diperluas sehingga akan lebih holistik, komprehensif, menyeluruh memberikan masukan kepada pak Menko," kata dia.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Harsanto Nursadi juga memberi pandangan. Menurut dia, Tim Hukum Nasional bisa dibentuk sebagai second opinion.

Sebab, tim tersebut bisa menjadi landasan pemerintah untuk bertindak bila ada hal inkonstitusi seperti ajakan delegitimasi KPU.

"Kalau ada ajakan delegitimasi KPU, pemerintah perlu second opinion untuk mengambil tindakan, mungkin seperti tim hukum nasional," kait dia.

Diketahui, Wiranto menyatakan akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji ucapan, tindakan dan pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu yang nyata-nyata melanggar atau melawan hukum.

"Tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sah bahkan cercaan, makian pada Presiden yang masih sah. Itu ada hukumnya, ada sanksinya, tatkala dia melanggar hukum maka harus kita tindak dengan tegas," kata Wiranto.

Reporter: M Radityo

Sumber : Liputan6.com [ray]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini