Merdeka.com - Mantan Badan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, Ikhwanudin, ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah tahun 2013. Namun, dia berkeras tidak menyelewengkan duit itu.

"Apa yang dituntutkan kepada saya? Apa salah saya dalam pengelolaan dana hibah ini? Yang jelas kita hormati proses hukum," kata Ikhwanudin, Rabu (1/6).

Ikhwanudin kini menjabat Asisten I Setda Sumsel Bidang Pemerintahan. Dia mengaku mengetahui status hukumnya dari teks berjalan di televisi. Dia juga belum menerima surat pemberitahuan dari Kejagung.

"Surat resminya belum saya terima, tahunya lihat running text di TV tadi malam," ujar Ikhwanudin.

Ikhwanudin juga beberapa kali bolak-balik diperiksa Kejagung dalam kasus itu.

"Kalau pembelaan nanti kan ada pengadilan," ucap Ikhwanudin.

Hanya saja, Ikhwanudin nampaknya juga hendak menyeret pihak lain terlibat dalam perkara itu. Dia menyatakan ada kesalahan persepsi terhadap penggunaan serta pengelolaan dana hibah dan bansos. Sebab, duit itu juga dikucurkan kepada satuan perangkat kerja daerah (SKPD) lain sesuai penggunaannya.

"Persepsi umum, dana hibah dan bansos itu cuma Kesbangpol saja, padahal tidak. Kami urus ormas dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) saja," tambah Ikhwanudin.

Dikatakan Ikhwanudin, SKPD turut mengelola dana bansos dan hibah di antaranya Biro Humas dan Protokol Setda Sumsel yang disalurkan kepada media, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bagi kegiatan keagamaan, Dinas Sosial (kegiatan sosial), dan DPRD Sumsel (aspirasi). Sementara Badan Kesbangpol Sumsel menyalurkan bantuan hibah kepada 428 ormas/LSM dengan anggaran berkisar Rp 30 miliar.

"Humas juga kelola dana hibah sama bansos untuk media. Ada juga keagamaan, program pendidikan dan kesehatan gratis. Yang aspirasi itu yang besar," imbuh Ikhwanudin.

Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumsel, Laonma Tobing, dan Ikhwanudin sebagai tersangka.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Amir Yanto mengatakan, kedua anak buah Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, diduga terlibat dalam penyelewengan dana bansos dan hibah merugikan negara hingga Rp 2,38 miliar.

Dikatakan Amir, bukti tentang adanya dugaan korupsi, adalah pemotongan anggaran saat penyaluran dana hibah dan bansos di Sumsel tiga tahun lalu.

Pemotongan diduga kuat dilakukan oleh para tersangka dan melanggar aturan. Pada 2013, Pemprov Sumsel mengalokasikan dana hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 miliar.

Jumlah itu tiba-tiba melonjak hingga Rp 2,11 miliar dalam APBD-Perubahan. Di mana dari jumlah itu, Rp 600 juta dialokasikan bagi bansos dalam pagu APBD-Perubahan.

Sepanjang proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos Sumsel, Kejagung sempat memeriksa Alex Noerdin sebagai saksi. Pemeriksaan terakhir Alex berlangsung pada 29 April lalu.