Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Iduladha Sebentar Lagi, Sulsel Belum Terima Vaksin PMK

Iduladha Sebentar Lagi, Sulsel Belum Terima Vaksin PMK Karantina Hewan Kurban Dampak Virus PMK. ©2022 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Jelang perayaan Lebaran Kurban, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak-Keswan) belum menerima vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari pemerintah pusat. Sampai saat ini Disnak-Keswan Sulsel belum menemukan adanya sapi terjangkit PMK.

Kepala Disnak-Keswan, drh Lina Saking mengatakan pihaknya masih belum menerima dosis vaksin PMK dari pemerintah. Ia mengaku sudah mendengar komentar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mendistribusikan 800 ribu vaksin PMK ke seluruh Indonesia.

"Belum ada (vaksin PMK) di Sulsel. Vaksin diutamakan untuk daerah yang berbatasan dengan daerah yang tertular," ujarnya kepada wartawan, Senin (27/6).

Sampai saat ini, pihaknya belum menerima laporan tentang adanya sapi maupun kambing yang terjangkit PMK. Pihaknya sudah mengantisipasi agar virus PMK tidak masuk di Sulsel.

"Jadi mau dibuatkan benteng dulu, supaya virusnya tidak keluar ke daerah yang tidak tertular. Ini kan yang tertular tidak bisa divaksinasi, tapi harus diobati," sebutnya.

Dia mengaku sudah membatasi dan memantau pintu masuk hewan ternak. Stok hewan kurban di Sulsel juga masih dalam kondisi aman.

"Kami punya stok di 24 kabupaten/kota secara total 72 ribu. Pengalaman tahun lalu itu pemotongan sampai 40 ribu, jadi masih ada selisih," ucapnya.

Untuk pemeriksaan hewan kurban, kata Lina, telah dilakukan sebulan sebelum pelaksanaan Iduladha. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi kepada takmir masjid, dan juga akan melakukan pengawasan pada saat pemotongan hewan kurban.

"Kota Makassar maupun di kabupaten lain melakukan sosialisasi ke takmir masjid nanti provinsi juga akan bekerjasama dengan dinas peternakan, MUI, juru sembelih halal, ikatan sarjana peternakan indonesia, perhimpunan dokter hewan Indonesia," ucapnya

Sementara Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Evi Aprialty mengaku akan melakukan pemeriksaan hewan kurban pada 1 Juli 2022 untuk mengantisipasi virus PMK. Ia mengaku akan memeriksa semua hewan kurban yang dijual pedagang di Kota Makassar.

"Ada delapan titik yang sudah kita tetapkan untuk penjualan hewan kurban. Delapan kecamatan itu, Panakkukang, Biringkanaya, Tallo, Manggala, Rappocini, Tamalanrea, Tamalate, dan Kecamatan Bontoala," ucapnya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dewas KPK Umumkan Hasil Sidang Etik Firli Bahuri 27 Desember

Dewas KPK Umumkan Hasil Sidang Etik Firli Bahuri 27 Desember

Tumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.

Baca Selengkapnya
PKB Usung Misi Perubahan di Pilkada Serentak 2024, Bakal Kampanye Ala Slepet Imin dan Desak Anies

PKB Usung Misi Perubahan di Pilkada Serentak 2024, Bakal Kampanye Ala Slepet Imin dan Desak Anies

"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada serentak," kata Huda

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cak Imin: Ada Teman Bilang Kita Tidak Perlu Pilkada Lagi Kalau Pelaksanaannya Ancam Kepala Desa

Cak Imin: Ada Teman Bilang Kita Tidak Perlu Pilkada Lagi Kalau Pelaksanaannya Ancam Kepala Desa

Muhaimin atau Cak Imin pada siang harinya juga mencuitkan soal slepet.

Baca Selengkapnya
KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Terima Gratifikasi Jelang Lebaran Idulfitri 2024

KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Terima Gratifikasi Jelang Lebaran Idulfitri 2024

Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang berkaitan dengan jabatan.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada

Mahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada

Jokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah

Baca Selengkapnya
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket

Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket

Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.

Baca Selengkapnya
MK Jelaskan Jadwal Sidang Sengketa Pilpres dan Pileg 2024

MK Jelaskan Jadwal Sidang Sengketa Pilpres dan Pileg 2024

Tenggat waktu pendaftaran PHPU Pileg dan Pilpres memiliki jadwal yang berbeda.

Baca Selengkapnya
Besok MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024, Gugatan Anies Pagi & Ganjar Sore

Besok MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024, Gugatan Anies Pagi & Ganjar Sore

sidang perdana besok merupakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda menyiapkan permohonan pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.

Baca Selengkapnya