Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti terkait rangkapan jabatan terhadap seorang pejabat publik. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers '2 Tahun Jokowi-Ma'aruf Amin : Janji Palsu Pemberantasan Korupsi' secara daring.

"Terkait dengan rangkap jabatan, kita tentu masih ingat. Karena ini baru-baru juga terjadi, bagaimana seorang pejabat publik atau pegawai publik kemudian merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN," kata Peneliti ICW Lalola Easter, Selasa (19/10).

Dalam konteks tersebut, papar Lalola, ketika ada kritikisme muncul dari publik. Pemerintah dinilai bukannya mengambil langkah untuk mencegah keberlanjutan kejadian itu.

"Tapi malah memberikan justifikasi bahwa enggak apa-apa lho melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat publik, syaratnya saja yang kemudian 'diakali' ya bahwa seolah-olah jadi tidak ada larangan," paparnya.

Menurutnya, rangkap jabatan tersebut telah melampaui rangkap pendapatan. Selain itu, dengan adanya rangkapan jabatan tersebut disebutnya adanya suatu konflik kepentingan.

"Padahal soal rangkap jabatan itu melampaui soal rangkap pendapatan, itu lebih dari itu gitu. Karena secara konsep, rangkap jabatan itu tidak memungkinkan individu yang berada dalam jabatan publik tertentu itu perfomance dengan maksimal gitu," sebutnya.

"Dan bukan tidak mungkin karena dia menduduki dua jabatan di dua lembaga yang berbeda, keduanya adalah lembaga publik, itu bukan tidak mungkin kemudian ada konflik kepentingan gitu, muncul di situ," sambungnya.

Lalola menyebut, hal itu yang harusnya kalau kembali kepada agenda pencegahan korupsi yang selama ini selalu ditekankan oleh Presiden Jokowi, itu tidak terwujud.

"Sesimpel untuk mencegah rangkap jabatan itu terjadi saja itu tidak ada upaya ke arah sana, malah diberikan justifikasi. Mungkin perlu diingat kembali bagaimana dalam rentang waktu yang pendek ada perubahan kebijakan yang terjadi untuk perubahan statuta organisasi dalam hal ini universitasnya, kemudian diperkuat lagi dengan peraturan Menteri BUMN," sebutnya.

"Dan tak ada satu pun yang kemudian dikoreksi, bahkan untuk yang perubahan statuta itu juga levelnya diatas peraturan menteri. Jadi itu menunjukkan bahwa ada pembiaran di situ, ada keikutsertaan secara tidak langsung gitu dari presiden dalam melakukan pembiaran praktik seperti itu," sambungnya.

Dengan adanya hal seperti itu, jika berbicara soal politik hukum antikorupsi yang dimiliki Jokowi dan Ma'aruf Amin. Menurutnya hal itu masih jauh dari memuaskan.

"Tentu masih ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh presiden untuk membenahi kondisi, melakukan reformasi birokrasi lembaga penegak hukum yang tentu itu harus dipimpin langsung oleh presiden, tidak bisa tidak. Tidak bisa didelegasikan ke anggota kabinet selevel menteri. Karena kalau seperti itu terus, kita akan justru bertanya-tanya, lalu presiden itu komitmennya mau ditumpahkan lewat apa gitu," ungkapnya.

"Kalau misalnya hal yang sifatnya sangat substansial seperti pemberantasan korupsi itu dia tidak mau pasang badan, tidak mau memimpin langsung dan mungkin juga pada titik tertentu kita perlu bertanya. Apakah memang presiden mampu dimintakan pertanggungjawabkan untuk program-program yang sebenarnya dia restui gitu, karena mengingat kita juga sering ada dimana masa-masa presiden sendiri apa dokumen yang mau dia tandatangani gitu. Jadi jangan sampai kemudian kepercayaan publik makin menurun dengan kondisi seperti ini," tutupnya.