ICW sesalkan Jokowi masih tak libatkan KPK dalam pilih calon Kapolri
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo dalam pemilihan calon Kapolri pengganti Komjen Polisi Budi Gunawan. ICW heran mengapa Presiden lagi-lagi tidak melibatkan KPK maupun PPATK padahal sudah ada contoh kasus Budi Gunawan yang ditetapkan tersangka.
"Seperti pepatah keluar dari kandang macan masuk ke dalam mulut buaya. Gak akan menyelesaikan masalah," ujar Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (5/2).
Emerson mengatakan, bukan saja calon Kapolri yang harus dilibatkan dalam KPK dan PPATK untuk rekam jejak pejabat. Namun juga dirjen pajak dan para pejabat yang menduduki sektor strategis di dalam kabinetnya.
Sikap itu lah, kata Emerson, yang semakin membenarkan Jokowi ditekan pihak luar dalam pemilihan pejabat strategis di dalam kabinetnya.
"Ini juga kita pertanyakan Jokowi, benar pernyataan bahwa pencalonan ini karena bukan inisiatif dari Jokowi tetapi karena ada tekanan politik dari orang sekeliling Jokowi, kenapa dia tidak libatkan PPATK dan KPK, ini berbanding terbalik dengan waktu pemilihan menteri, artinya apa jangan-jangan memang hasilnya itu akan keluar stabilo merah," ujarnya.
Jika Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK, kata Emerson dikhawatirkan akan mengulang sejarah yang sama, yakni seperti orang tersebut tersangkut kasus korupsi.
"Bukan hanya batalkan pencalonan, kalau pelantikan kan mungkin masih bisa dilantik kapan nantinya, harusnya batalkan pencalonan, prosedur yang kita proses penjaringan agak lebih ketat, harusnya dipilih mereka-mereka yang memiliki noda yang lebih sedikit. Pilihlah mereka yang nodanya paling sedikit," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaMaruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya