Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencopot Ronny F Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi, yang sudah diembannya sejak tahun 2015. Pencopotan ini terkait kesalahan informasi soal catatan perjalanan tersangka kasus suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR, Harun Masiku.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menilai Yasonna 'cuci tangan' dari kesalahan informasi soal catatan perjalanan Harun Masuki sehingga mencopot Ronny F Sompie. Padahal, seharusnya Yasonna yang bertanggung jawab penuh soal kesalahan tersebut.

"Pencopotan ini untuk cuci tangan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini Pak Menteri (Yasonna Hamonangan Laoly). Bahwa harus ada yang dikorbankan dari skandal raibnya Harun, ya saya kira itu ada di Dirjen Imigrasi," kata Adnan saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (29/1).

Menurut Adnan pembentukan tim pencari fakta kepulangan Harun Masiku yang independen hanya akal-akalan Yasonna. Yasonna dianggap ingin menghindari tuduhan dirinya memiliki kepentingan dalam kasus tersebut.

"Tim investigasi itu kan akal-akalan saja. Apalagi kan kalau dikaitkan dengan kasus Harun, ini ada kaitannya dengan partainya (PDI Perjuangan). Saya kira Yasonna ingin meletakkan tanggung jawab itu ke Dirjen Imigrasi, bukan ke dirinya sendiri," ujarnya.

Adnan juga mengkritik pernyataan Yasonna soal alasan mencopot Ronny F Sompie untuk menghindari konflik kepentingan.

"Loh yang punya masalah konflik kepentingan itu kan dirinya (Yasonna). Dia dari PDI P, wewenang terkait imigrasi ada di dirinya, kasus Harun terkait PDI P. Ini konflik kepentingannya," ucap Adnan.

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mencopot Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Yasonna menyebut Ronny difungsionalkan agar tidak terjadi konflik kepentingan.

"Supaya jangan ada conflict of interest, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi. Jadi sekarang Dirjen Imigrasi sudah di Plh," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/1).

Selain Ronny, Yasonna juga mencopot Direktur Sistem (Teknologi) Informasi Keimigrasian.

"Jadi gini, tim independen sudah kita minta dari Kemenkominfo, BSSN, Bareskrim cyber dan keempat dari ombudsman. Jadi ke-4 ini untuk melihat, supaya betul-betul independen dalam penelitian supaya jangan ada conflict of interest saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi. Dan Direktur Sistem (Teknologi) Informasi Keimigrasian. Jadi sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-Plh," kata Yasonna.

Pencopotan itu, kata Yasonna, karena dirinya menilai ada yang janggal. Dia mengungkap alasan menggandeng empat tim independen ini agar publik lebih percaya terhadap proses tersebut.

"Ada yang janggal makanya saya bilang ini harus (bentuk) tim. Kalau tim saya (internal Kemenkumham), nanti orang enggak percaya. Maka saya katakan tim cyber crime dari Polri. Tim Kemenkominfo yang sangat ahli di situ. Tim BSSN, dan Ombudsman lembaga pengawas birokrasi. Supaya betul-betul independen maka Dirjen Imigrasi difungsionalkan, sekarang ditunjuk Plh," jelas dia.

Yasonna mengatakan telah menunjuk Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.

"Irjen (Jhoni Ginting). Dan (Plh) Sistiknya keimigrasian juga. Karena sangat menentukan itu mengapa sistem tidak berjalan dengan baik. Mereka bertanggung jawab soal itu," tutur dia.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie menyatakan Harun Masiku telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020.

"Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem, termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soetta, bahwa HM (Harun Masiku) telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020," ujar Ronny dilansir Antara, Rabu (22/1).

Ronny mengakui terdapat keterlambatan waktu (delay time) dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, ketika Harun Masiku melintas masuk pada 7 Januari 2020.

Oleh karena itu, Ronny mengatakan telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soetta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya keterlambatan waktu dalam pemrosesan data tersebut.

"Hasil pendalaman akan segera dilaporkan kepada saya," ujar Ronny.

Lebih lanjut, Ronny mengatakan tindak lanjut dari adanya informasi mengenai kepulangan Harun Masiku ke Tanah Air pada 7 Januari 2020 adalah dengan mencegah yang bersangkutan ke luar negeri, sesuai dengan perintah dari Pimpinan KPK.

"Hal tersebut telah terhubung ke seluruh Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi di seluruh Indonesia melalui sistem yang tergelar," ucap Ronny.