ICW: Perkara yang ditangani Kejagung terkesan tertutup
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai transparansi dalam proses perjalanan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung terkesan tertutup. Hal ini justru dianggap akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Adhyaksa tersebut.
"Sampai saat ini, kita mau akses sulit, penanganan perkara saja sudah sejauh mana kita sulit mengetahuinya. Bagaimana Kejaksaan bisa mendapatkan kepercayaan publik mengenai keterbukaan informasi penanganan perkara yang terintegrasi, dan kita juga menagih janji Jaksa Agung, mengenai Inpres 7 tahun 2015," kata peneliti ICW, Laola Easter, dalam diskusi Hari Bakti Adhyaksa ke-56 bertajuk 'Catatan Terhadap Kejaksaan RI' di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (24/7).
Dia menambahkan, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas dalam mempercepat reformasi birokrasi di Kejaksaan. Selanjutnya pemerintah tidak boleh mengintervensi Kejaksaan dalam menangani sebuah perkara.
"Jangan seolah-olah presiden lepas tangan melihat lambatnya proses reformasi di Kejaksaan, khususnya dalam tata kelola di lembaga tersebut," tegasnya.
Lebih jauh, Laola mengatakan, lembaga Kejaksaan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
"Tidak boleh ada tekanan dari manapun, sehingga reformasi di Kejaksaan bisa berjalan dengan baik. Kita peduli dengan Kejaksaan, makanya harus ada perubahan," jelas Laola.
Dia menambahkan, Kejaksaan masih memiliki banyak 'pekerjaan rumah' yang harus dituntaskan. Yakni masih rendahnya anggaran perkara korupsi di Kejaksaan, pengawasan, dan kewenangan penanganan perkara.
"Masalah anggaran ini akan berpotensi pada kinerja Kejaksaan yakni kualitas penegakan hukum menjadi tidak maksimal, membuka praktik korupsi, kasus-kasus ditangani Kejaksaan menjadi terbengkalai. Pada akhirnya proses hukum menjadi terhambat," pungkasnya.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas
Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Kepala Desa Jaga Pemilu 2024 Agar Damai dan Tak Ada Kecurangan
"Pak Presiden tadi menitipkan kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu"
Baca SelengkapnyaJokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca Selengkapnya