ICW: Pengawasan Publik Jangan Melemah ke Pejabat Dikenal Bersih dan Inovatif

Senin, 1 Maret 2021 02:00 Reporter : Rifa Yusya Adilah
ICW: Pengawasan Publik Jangan Melemah ke Pejabat Dikenal Bersih dan Inovatif Nurdin Abdullah. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menilai pengawasan publik cenderung melemah terhadap pejabat yang memiliki prestasi, seperti Nurdin Abdullah. Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu baru saja tersandung kasus korupsi dugaan suap proyek infrastruktur.

Seperti diketahui, pada tahun 2017, Nurdin pernah diberikan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) saat menjabat sebagai Bupati Bantaeng. Dia juga mendapatkan predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman RI, dan menerima penghargaan Tokoh Perubahan dari surat kabar Republika. .

"Selama ini dia dikenal sebagai figur bersih dan inovatif. Tidak sepatutnya pengawasan publik melemah ketika terdapat sosok yang dikenal bersih dan inovatif menduduki posisi pejabat publik," kata Egi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/2).

Menurutnya, publik cenderung melonggarkan pengawasannya terhadap perilaku pejabat publik yang dikenal sebagai sosok “orang baik”. Padahal, kata Egi, potensi penyelewengan pejabat publik selalu terbuka lebar karena mereka memiliki kewenangan besar.

Selain itu, menurutnya, kasus ini juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur secara keseluruhan sangat penting, sebab kata dia, pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang masif dan menyebar di seluruh Indonesia saat ini telah menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.

"kita perlu melihat bahwa napsu untuk membangun infrastruktur justru dapat berimbas pada munculnya praktik-praktik korupsi yang meluas, bagi-bagi konsesi, serta kerugian bagi warga yang berlokasi di sekitar proyek infrastruktur," ujarnya.

Oleh karena itu, dia juga mendesak KPK untuk menelusuri keterlibatan Nurdin dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya. Berdasarkan penelitian ICW, Egi mengatakan, bahwa Nurdin juga diduga pernah menyalahgunakan wewenangnya dalam pemberian AMDAL dua perusahaan pertambangan pasir, yaitu PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur.

"Nurdin diduga menekan bawahannya agar perusahaan tersebut mudah mendapatkan AMDAL. Perusahaan tersebut lalu diketahui terafiliasi dengan dirinya dan berisikan orang-orang yang pernah menjadi tim sukses dalam kontestasi Pilkada," kata Egi.

"Perusahaan itu juga diketahui akan memasok kebutuhan proyek infrastruktur Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional," imbuhnya.

ICW menduga, kasus-kasus korupsi yang menjerat Nurdin merupakan upayanya untuk "membalas budi" pihak-pihak yang membantunya menyukseskan Pilkada. Untuk itu, Egi mendesak KPK untuk membuktikan apakah ada pihak-pihak lainnya yang juga terlibat dalam kasus ini.

"Untuk menutupi kebutuhan Pilkada, kandidat kerap menerima bantuan dari pengusaha dan saat menjabat dia akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan balas budi atau memfasilitasi permintaan pihak tersebut," ujarnya.

Nurdin ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap sebesar Rp5,4 miliar terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Dinas PUTR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto. Edy disebut sebagai anak buah Nurdin, sementara Agung diduga merupakan pemberi suap kepada Nurdin.

Nurdin disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. [did]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini