ICW: KPK harus segera nonaktifkan Brigjen Aris Budiman!
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memberi sanksi terhadap Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman. Sebabnya, Aris telah membangkan dengan memenuhi undangan Pansus Angket KPK, tadi malam.
"Harus dinonaktifkan segera, diproses dan dijatuhkan sanksi nonaktif," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz kepada merdeka.com, Rabu (30/8).
Menurutnya, tindakan Aris hadir memenuhi undangan Pansus Angket KPK merupakan tindakan insubordinasi alias pembangkangan, ketidaktaatan, ketidakpatuhan terhadap perintah atasan yakni pimpinan KPK. Sebab, pimpinan KPK tak mengizinkan dirinya untuk hadir memenuhi panggilan Pansus Angket KPK.
"Ini tindakan insubordinasi. Sebagai seorang penyidik dia berkali-kali mengaku taat hukum dan berdasarkan pengalamannya di Polri dia tahu jika sudah diberi izin tak boleh," katanya.
"Saya yakin betul dia paham datang ke pansus butuh izin pimpinan KPK karena bawa nama lembaga," tandasnya.
Seperti diketahui, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman tadi malam memenuhi undangan Pansus Angket KPK. Padahal pimpinan KPK tak memberinya izin untuk hadir.
Dalam rapat dengan Pansus Angket KPK, Aris mengungkapkan konflik yang terjadi di internal KPK.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPeneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaMenurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaJukius Tabuni terlibat dalam peristiwa perampasan senjata api anggota Pospol KP3 Udara Polres Puncak pada 1 Februari 2024
Baca Selengkapnya"Saya dan Gus Imin berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum KPK, independensi KPK," kata Anies.
Baca SelengkapnyaKPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca Selengkapnya