ICW: Kami tak dapat logistik beberkan rapor merah jaksa agung!
Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) membantah pemberian rapor merah untuk kinerja Jaksa Agung M Prasetyo pesanan dari pihak tertentu. Termasuk tudingan adanya jaksa agung muda (JAM) membiayai rilis masa kepemimpinan Prasetyo di Kejaksaan Agung (Kejagung).
Peneliti Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho menegaskan tidak ada pihak mensponsori rilis tersebut. Dia meminta pihak yang menuduh segera membuktikan tudingan jika memang ICW menerima aliran dana.
"Jangan asal menuduh, tunjukan dengan bukti. Kami tidak dapat sponsor atau logistik dari siapa pun," kata Emerson dalam siaran tertulis yang diterima merdeka.com, Jakarta, Senin (21/11).
Kendati begitu, Emerson mengakui jika selama ini banyak jaksa mengeluh dengan kinerja Prasetyo. Khususnya, terkait kebijakan mutasi dan promosi di era Prasetyo melalui laporan diterima ICW.
"Tidak ada yang lebih dari itu. Kami cuma menerima keluhan saja dari internal terkait promosi dan mutasi," ungkap dia.
Emerson menegaskan, penilaian terhadap kinerja lembaga negara dalam hal ini Kejagung memang perlu dilakukan agar publik paham era kepemimpinan Prasetyo. Dia juga menantang Prasetyo membeberkan prestasi diraihnya dalam memimpin Korps Adhyaksa.
"Posisi kita (ICW) sederhana, kalau jaksa agung mau bantah silakan saja keluarkan data dia (Prasetyo) dan disampaikan ke publik," ucap Emerson.
"Biar kita buka-bukaan. ICW tantang Prasetyo ungkapkan keberhasilan selama memimpin institusi Kejaksaan Agung. Dia (Prasetyo) bilang kesulitan, kesulitannya apa sampaikan," pungkas Emerson.
Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo, Kamis (17/11). ICW menilai selama dua tahun terakhir, Kejagung sama sekali tidak memberikan kontribusi baik untuk pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan, dalam keterangan persnya, ICW memaparkan sembilan 'dosa' Prasetyo memimpin Kejagung. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Prasetyo dianggap kontroversial dan bertolak belakang dengan tujuan Pemerintahan Jokowi memberangus tindak pidana korupsi ditanah air.
Pasca-rilis tersebut, muncul kabar di internal kejaksaan menyebut pernyataan ICW dibiayai oleh seorang jaksa agung muda (JAM). JAM tersebut dituding membiayai rilis lantaran ada masalah dengan Prasetyo.
Prasetyo sendiri enggan menanggapi pernyataan yang disampaikan ICW. Mantan politikus NasDem itu justru balik menuding bahwa ICW tidak paham dinamika penegakkan hukum di Kejaksaan.
"Saya tidak harus menanggapi panjang lebar, saya hanya prihatin. ICW tidak tahu atau tidak mau tahu apa yang telah dilakukan dan yang sedang kita lakukan dan sudah kita lakukan," kata Prasetyo di Kejagung beberapa waktu lalu.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaDiperiksa KPK, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Dicecar 10 Pertanyaan Terkait Dugaan Korupsi SYL
Arief Prasetyo Adi keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 12.00 Wib
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung Bakal Bikin Satgas Khusus, Diyakini Penanganan Perkara Korupsi Timah Kian Terang
Kejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaUsai Dianugerahi Jenderal Bintang 4, Prabowo Syukuran dan Sungkem ke Sukartini Djojohadikusumo
Penyerahan pangkat istimewa digelar di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2). Penyerahan pangkat ini dilakukan dalam Rapim TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaSiap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik
2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaAksi Mengejutkan Pekerja di IKN, Tangannya Sampai Dipegang Erat Menhan Prabowo
Momen lucu terjadi saat Prabowo temui pekerja konstruksi di kawasan ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaBeda Gaji PNS dan PNS 'Part Time', Lebih Besar Mana?
Mana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'
Baca Selengkapnya