Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam kasus dugaan suap kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. ICW beralasan Pengadilan Tipikor sudah menyatakan suap ke Akil dari sejumlah perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi telah terbukti.

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho mengatakan KPK harusnya segera menjerat pihak-pihak yang selama ini menjadi saksi yang dalam putusan dinyatakan terbukti telah menyuap Akil. "Pasca putusan Akil Mochtar, KPK harus mengusut siapa saja yang terlibat dalam menyuap Akil, baik yang sudah selesai maupun yang baru diperjanjikan. Mereka yang menyuap Akil harus diproses secara hukum dan ditetapkan sebagai tersangka," ujar Emerson kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/7).

Dia menegaskan pihak yang menjanjikan suap ke Akil belum terealisasi harusnya juga dijerat. Salah satu contohnya adalah dalam sengketa penanganan Pilkada Jawa Timur. Di mana, lanjut dia, politikus Golkar Zainuddin Amali disebut dalam putusan sudah menyiapkan Rp 10 miliar untuk mengamankan kemenangan pasangan Soekarwo - Syaifullah Yusuf dalam Pilkada Jatim yang bergulir di MK. Hanya saja sebelum uang Rp 10 miliar diserahkan, Akil sudah duluan ditangkap KPK. Menurut Emerson, menjanjikan suap pun sebenarnya sudah bisa dijerat.

"Percobaan korupsi itu sama dan senilai dengan korupsi yang sesungguhnya. Pemberian janji atau percobaan peyuapan dapat dipidana menurut UU Korupsi," kata dia.

Emerson menambahkan, KPK bisa menjerat Amali sebagai tersangka. Namun, lanjut Emerson, lembaga antikorupsi itu harus memiliki dua alat bukti terlebih dahulu. "Sepanjang KPK punya alat bukti maka jangan ragu tetapkan dia (Amali) sebagai tersangka. Putusan bisa jadi bukti petunjuk," jelas dia.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya masih mempelajari putusan atas Akil. Jika memang sudah cukup bukti, maka KPK pasti menetapkan tersangka baru. "Seperti Palembang (Wali Kota Palembang Rom Herton) itu sudah cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan yang lain masih kita dalami," kata Johan.

Johan menegaskan, yang pasti putusan Pengadilan Tipikor atas Akil itu akan ditindaklanjuti. "Ya itu jadi bahan untuk penyelidikan lebih lanjut," pungkas dia.

Dalam putusan Akil, kasus suap yang bisa dibilang besar adalah terkait penanganan sengketa Pemilukada Jawa Timur. Majelis hakim dalam putusan atas Akil meyakini sudah ada kesepakatan soal suap terkait Pilkada Jatim. Hal itu berdasarkan bukti komunikasi via BlackBerry Messenger antara Akil dengan Zainuddin Amali.