Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) akan melaporkan balik kasus dugaan korupsi di SMA Negeri 70 Jakarta. Hal ini menyusul adanya laporan terhadap mantan Ketua Komite sekolah itu, Musni Umar, atas dugaan pencemaran nama baik karena tulisannya yang berusaha mengungkap dugaan korupsi di sekolah elite di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan itu.

"Saat ini kita tengah mengumpulkan data terkait penyelewengan anggaran sekolah. Nanti kami akan lapor balik dengan dugaan korupsi SMAN 70," kata Koordinator Divisi Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri Febri, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (2/7).

SMAN 70 dengan status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) memiliki wewenang menarik dana kepada orang tua murid. Penarikan dana itu dicurigai ICW telah disalahgunakan untuk kepentingan di luar sekolah.

Berdasarkan catatan ICW, SMAN 70 Jakarta memiliki dana Rp 115 miliar per tahun. Jumlah itu didapat 40 persen dari negara dan 60 persen dari masyarakat.

"Dari 60 persen itu dibagikan menjadi honor kepala sekolah. Buat apa lagi ngasih? Padahal kepsek ada gaji PNS dia sendiri," kata Febri.

Febri mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa kepala sekolah berinisial PF dan PA mendapat gaji bulanan dari komite sekolah sebanyak Rp 20 hingga Rp 35 juta. "Ini sudah termasuk gratifikasi. Kami akan usut ini," tuturnya.

Febri menceritakan awal mula terjadinya kasus ini. Ricky merasa tersinggung akan tulisan Musni Umar di dalam blognya yang berjudul "Teladani Kejujuran Rasulullah SAW dalam Memimpin Sekolah" dengan studi kasus SMAN 70 Jakarta.

Sebelumnya, mantan Ketua Komite SMAN 70 Jakarta, Musni Umar berusaha membongkar kasus dugaan korupsi di sekolah itu. Namun, ia justru dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Juni 2011 dengan tuduhan melanggar Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas tulisannya yang berjudul "Teladani Kejujuran Rasulullah SAW dalam Memimpin Sekolah".

Laporan dilakukan oleh Ketua Komite Sekolah baru yakni Ricky Agusyadi. Di dalam tulisannya, Musni banyak menceritakan persoalan komite sekolah dengan Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta. Sebelum Musni menjabat, komite sekolah sebelumnya tidak dapat memberikan pertanggung jawaban laporan keuangan komite sekolah.

Musni bersama anggota komite lain pun tidak bisa mengakses penerimaan dan pengeluaran keuangan di SMAN 70 Jakarta. Musni kemudian meminta bantuan BPKP DKI Jakarta untuk mengaudit keuangan SMAN 70 Jakarta. Hasilnya, ada uang di rekening liar sebesar Rp 1,2 miliar. Komite sekolah pimpinan Musni yakin dana itu adalah indikasi korupsi.

Namun, upaya perlawanan ini justru dihadang dengan upaya kriminalisasi terhadap Musni. Komite pimpinan Musni pun dianggap komite gadungan oleh pihak sekolah. Kepengurusan Musni akhirnya digeser oleh Ricky Agusyadi. Puncaknya, Musni ditetapkan sebagai tersangka karena tulisannya itu.