Ibu Kota Pindah, Pemprov DKI akan Dialog dengan Jokowi Soal RUU Kekhususan Jakarta
Wagub DKI Buka Kemungkinan Jalur Road Bike di GBK. ©2021 Merdeka.com
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bakal berdialog dengan Presiden Jokowi, Kemendagri dan DPR terkait RUU Kekhususan Jakarta. RUU tersebut disiapkan lantaran menjadi perintah dari UU IKN.
Kekhususan DKI masuk dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Nanti juga kami akan koordinasi didialogkan dengan kementerian dalam negeri dengan pemerintah pusat dengan DPR dan juga dengan Pak Presiden," kata Riza kepada wartawan, Rabu (19/1).
"Harapan kita dari pemerintah memberikan dukungan, proses pemindahan ini perlu waktu perlu transisi. Dan Jakarta juga perlu kebijakan regulasi," ucapnya.
Pemprov DKI juga sudah menyiapkan materi dari RUU Kekhususan Jakarta untuk dibahas bersama. "Jadi terkait IKN DKI Jakarta sudah mempersiapkan agar nanti revisi UU terkait DKI Jakarta bisa baik sesuai dengan harapan kita bersama untuk memastikan Jakarta juga bisa ada kekhususan seperti Aceh seperti Jogja," terang Riza.
Kekhususan yang disebut Riza yaitu menjadi kota pusat perekonomian, perdagangan, ataupun kesehatan. Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan pembahasan tersebut.
Tunggu Kepres Presiden Jokowi
Kekhususan Jakarta sebagai ibu kota negara akan dicabut saat Keputusan Presiden tentang tanggal pemindahan ibu kota keluar.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya akan membahas rancangan undang-undang ini dengan Menteri Dalam Negeri. Akan dibahas nasib Jakarta. Kata Ketua Pansus RUU IKN ini, mayoritas fraksi menginginkan kekhususan Jakarta.
"Mungkin akan kita bicarakan dengan kami di komisi II dengan Menteri Dalam Negeri. DKI kalau buat ibu kota baru gimana statusnya," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
Doli mengaku belum tahu siapa yang akan mengambil inisiatif untuk mengusulkan rancangan undang-undang tentang kekhususan Jakarta.
"Nanti kita lihat apa, siapa yang mengambil inisiatif apakah pemerintah atau DPR," kata Waketum Golkar ini.
Menurut Doli, harus dibuat undang-undang baru. Bukan hanya merevisi UU Nomor 29 Tahun 2007. Dalam UU IKN ditegaskan perlu ada perubahan tentang kekhususan Jakarta.
"Yang jelas harus ada undang-undang baru. Karena undang-undang yang sekarang namanya daerah khusus ibu kota. Sementara kita punya UU tentang Ibu Kota Negara bernama Nusantara," katanya.
Reporter: Ika Defianti [ray]
Baca juga:
DPR Dapat Info Pemerintah Sudah Susun RUU Kekhususan Jakarta
UU IKN Disahkan, Aset Negara di Jakarta Bakal Dipindahkan ke Nusantara
DPRD DKI Minta Jakarta Masih Jadi Ibu Kota saat Masa Transisi IKN ke Kaltim
KSP Klaim Perumusan UU IKN Lewat Diskusi Matang dan Komprehensif
Bertemu Wapres, Wantimpres Minta UU IKN Disosialisasikan ke Masyarakat
Advertisement
Topik berita Terkait:
Komentar Pembaca
Be Smart, Read More
-
Mengenal e-Haj, Aplikasi Layanan Haji yang Memudahkan Jemaah Haji Indonesia
Sekitar 28 Menit yang lalu -
Inisiatif Sendiri, Holywings Semarang Hentikan Operasional
Sekitar 30 Menit yang lalu -
Outlet di DKI Disegel, Pembangunan Holywings di Sukoharjo Masih Terkendala Perizinan
Sekitar 34 Menit yang lalu -
Terjangkit PMK, 68 Hewan Ternak di DIY Mati
Sekitar 34 Menit yang lalu -
ASEAN Para Games, 17 Hotel Disiapkan untuk Peserta dari 11 Negara
Sekitar 36 Menit yang lalu -
Kasus Korupsi Impor Baja, Kejagung Periksa Direktur Industri Logam Kemenperin
Sekitar 43 Menit yang lalu -
Mantan Dirut RSUD Wonosari jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi, Begini Perannya
Sekitar 45 Menit yang lalu -
Gudang Bahan Baku Kembang Api Terbakar, Pekerja Berhamburan Keluar
Sekitar 52 Menit yang lalu -
Penjelasan Kejagung soal Berkas Kasus Indosurya Mandek hingga Tersangka Dibebaskan
Sekitar 54 Menit yang lalu -
Jaksa Telusuri Pihak Lain yang Diduga Terlibat Suap Hakim Itong
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Waspada Begal Motor Bersenjata Tajam Incar Pemotor di Depok
Sekitar 1 Jam yang lalu -
PAN soal Pertemuan dengan PDIP: Kita Baik dengan Semua Parpol
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Ridwan Kamil Minta Wali Kota Bogor dan Bandung Tindak Tegas Holywings
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Cerita Reshuffle Kabinet Jokowi
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Sosok John Wempi Wetipo, Kader PDIP Miliki Rp65 M Dipuji Megawati Karena Disiplin
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Luhut Bongkar Rahasia, Kisah di Balik Jokowi Sering Merotasinya Sebagai Menteri
Sekitar 6 Hari yang lalu -
Momen Jokowi Lupa Sapa Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto di Sidang Kabinet Paripurna
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Sekitar 1 Minggu yang lalu
-
Cerita Reshuffle Kabinet Jokowi
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Momen Jokowi Dicolek dan Jadi Sorotan Pemimpin Dunia saat KTT G7
Sekitar 6 Jam yang lalu -
Momen Akrab Jokowi Dirangkul Joe Biden di KTT G7
Sekitar 11 Jam yang lalu -
Ke Luar Negeri, Jokowi Tugaskan Ma'ruf Amin Jadi Plt Presiden
Sekitar 11 Jam yang lalu -
Jokowi & PM Inggris Boris Johnson Sepakat Perkuat Kerja Sama Bidang EBT dan Pangan
Sekitar 11 Jam yang lalu -
Update Kasus Covid Nasional Hari Ini Per 28 Juni 2022
Sekitar 4 Jam yang lalu -
Alasan Pemerintah Tak Batasi Aktivitas Masyarakat Meski Covid-19 Naik Lagi
Sekitar 9 Jam yang lalu -
Moeldoko: Pandemi Belum Berakhir, Ojo Kesusu Lepas Masker
Sekitar 10 Jam yang lalu -
Harga BBM Shell Kembali Naik, Bagaimana dengan Pertamina?
Sekitar 3 Minggu yang lalu -
Jokowi Soal Harga BBM: Subsidi APBN Gede Sekali, Tahan Sampai Kapan?
Sekitar 1 Bulan yang lalu -
Presiden Jokowi Transit di Polandia, Lanjut ke Ukraina Naik Kereta Api
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Poin-Poin Krusial yang Disuarakan Jokowi kepada Pemimpin Negara dalam KTT G7
Sekitar 7 Jam yang lalu
Advertisement
Advertisement
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami