HUT ke-20 Banten, Mahasiswa Sindir Angka Pengangguran Jadi Prestasi Pemprov

Minggu, 4 Oktober 2020 14:20 Reporter : Dwi Prasetya
HUT ke-20 Banten, Mahasiswa Sindir Angka Pengangguran Jadi Prestasi Pemprov Mahasiswa demo peringatan HUT Banten ke-20. ©2020 Merdeka.com/Dwi Prasetya

Merdeka.com - Provinsi Banten memasuki usia ke-20 tahun. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Humpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, Minggu (4/10).

Mahasiswa menilai pemerintahan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy masih banyak persoalan. Terutama janji politik.

Ketua Umum HMI Cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma mengatakan, terpisahnya Banten dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 merupakan satu upaya agar Banten bisa membangun wilayahnya sendiri. Agar bisa mandiri, serta dapat mensejahterakan masyarakatnya secara keseluruhan.

"Namun melihat kondisi saat ini, setelah 20 tahun Banten terpisah dan menjadi otonomi daerah sendiri, Banten terkesan jauh dari provinsi yang maju dan bisa mensejahterakan masyarakatnya," katanya saat orasi.

Faisal memaparkan, angka kemiskinan di Provinsi Banten mencapai 5,92 persen. Hal itu diprediksi akan melonjak karena situasi pandemi.

"Angka kemiskinan di Provinsi Banten pada Maret 2020 mencapai 5,92 persen. Ini tentu memilukan sebagai provinsi yang berdekatan secara geografis dengan ibu kota negara. Banten tidak mampu membaik," katanya.

Koordinator aksi, Ari Opanda mengungkapkan, selama tiga tahun Banten di bawah kepemimpinan Wahidin-Andika, prestasi yang menonjol hingga ke tingkat nasional adalah pengangguran. Menurutnya, kondisi ini sungguh memilukan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Indonesia.

mahasiswa demo peringatan hut banten ke 20

"Banten hanya mampu berprestasi di pengangguran saja dengan menduduki peringkat pertama jumlah terbanyak sebesar 8,01 se-Indonesia. Ini juga menambah rapor merah bagi Pemprov Banten yang hari ini sudah 20 Tahun," ujarnya.

Dia juga mengkritik skema Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui APBD Perubahan, Pemprov tidak memprioritaskan kebutuhan utama masyarakat. Kebijakan yang diputuskan malah lebih kepada proyek strategis yakni sport center yang menelan biaya Rp430 miliar.

"Di usianya yang ideal harusnya banten bisa menjadi patron good government. Namun saat ini tidak dewasa. Tapi yang lebih miris, dana PEN di fokuskan untuk pembangunan Sport Center," terangnya.

Mahasiswa menuntut anggaran sport center di refocusing untuk PEN berbasis UMKM dan juga Ciptakan lapangan kerja di tengah pandemi. Tidak hanya itu, mahasiswa juga meminta Pemprov Banten transparan perihal dana bantuan Covid-19.

Baca Selanjutnya: Mahasiswa Bentrok dengan Polisi...

Halaman

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Banten
  3. Pengangguran
  4. Kemiskinan
  5. Serang
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini