Merdeka.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terima dengan vonis Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru yang meringankan hukuman mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus menjadi 4 tahun 6 bulan alias 4,5 tahun. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang diketuai Jarasmen Purba itu dinilai tidak adil. Karenanya Jaksa KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"iya benar. Jaksa KPK sudah layangkan kasasi atas putusan Johar Firdaus di PT Pekanbaru beberapa waktu lalu itu," ujar Panitera Muda (Panmud) Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Deni Sembiring, Selasa (4/7) di ruang kerjanya.

‎Sebelumnya, Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan Johar Firdaus terbukti secara sah terlibat dalam kasus suap Rancangan APBD Perubahan Riau 2014 dan RAPBD Riau 2015. Saat itu, dia menjabat Ketua DPRD Riau dan Suparman selaku Anggota DPRD.

Dalam kasus ini, Johar dan Annas Maamun divonis bersalah. Sedangkan Suparman yang kini menjabat sebagai Bupati Rokan Hulu malah dinyatakan bebas oleh hakim.‎

Johar diijatuhi hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp200 juta subsider 3 bulan. Namun, oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru hukumannya malah dikurangi satu tahun menjadi 4,5 tahun. Johar didakwa menerima uang dari Annas Maamun sebesar Rp 155 juta untuk meloloskan APBDP 2014 dan APBD 2015 tanpa pembahasan di DPRD Riau.

Bersama Annas, Johar dijerat dengan pasal 12 huruf a Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.