Merdeka.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai berita bohong alias hoaks berbahaya bagi legitimasi Pemilu dan Pilpres 2019. Untuk itu, dia mengingatkan pentingnya fungsi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan penegak hukum dalam memberikan efek jera bagi penyebar hoaks.

"Harus kita akui kali pertama dalam sejarah pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019 ini marak dengan penggunaan hoaks di dalam pemilu. Sebagian hoaks itu berhubungan dengan para kandidat tetapi sebagian yang lain berkenaan dengan kemungkinan menggugat keabsahan pelaksanaan pemilu," kata Ray, Selasa (8/1).

Dia mencontohkan kebohongan adanya 7 kontainer surat suara yang telah tercoblos dari China. Hoaks itu berpotensi untuk dijadikan sebagai dasar untuk meragukan keabsahan dan kejujuran pelaksanaan pemilu.

"Sikap KPU yang langsung melakukan sidang dan juga menempuh jalur hukum dalam hal menanggapi isu soal 7 kontainer surat suara merupakan langkah yang tepat. Ini jadi pelajaran penting bagi siapapun yang mencoba menjadikan hoaks sebagai sarana untuk mendelegitimasi keabsahan pelaksanaan pemilu," jelasnya.

Ray mengungkapkan, hoaks ini bisa saja merupakan gerakan sistematis untuk mendelegitimasi Pemilu dan Pilpres 2019. Namun, dia menjelaskan, masih harus ada bukti-bukti untuk sampai kesimpulan tersebut.

"Kita coba lihat satu atau dua bulan ke depan apakah model yang sama tetap akan diberlakukan. Jika itu terjadi tidak terlalu salah menyebut bahwa berbagai hoaks yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilu itu memang dirancang dan didesain secara sistematis. Ya kita lihat saja dulu ke depan," tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Bapilu DPP PSI, Andi Saiful Haq mengecam pernyataan calon Wakil Presiden nomor 02 Sandiaga Uno. Dimana pasangan Prabowo Subianto itu meragukan kredibilitas dan integritas KPU.

"Jikapun ada hasil KPU yang meragukan itu adalah karena meloloskan tukang bohong sebagai Capres dan Cawapres seperti Prabowo dan Sandi Uno. Itupun Karena dalam penetapan Capres dan Cawapres tidak ada tes kebohongan," tegasnya.