Hingga kepemimpinan berakhir, ini janji kampanye Jokowi-Ahok tak tuntas dijalankan

Senin, 16 Oktober 2017 06:03 Reporter : Lia Harahap
Jokowi dan Ahok bergandengan tangan. ©2014 merdeka.com/fikri faqih

Merdeka.com - Sepanjang lima tahun terakhir, proses kepemimpinan di Provinsi DKI Jakarta sangat dinamis. Sejak 2012-2017, terhitung tiga kali pergantian gubernur di DKI Jakarta.

Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjadi pasangan yang mengawali kepemimpinan periode tersebut. Jokowi dan Ahok, sapaan akrab keduanya, mengungguli pasangan incumbent Fauzi Bowo di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.

Keduanya dilantik pada 15 Oktober 2012 di Gedung DPRD DKI Jakarta. Jokowi berpasangan dengan Ahok selama lebih kurang dua tahun sejak 2012-2014.

Menjelang Pemilihan Presiden 2014, Jokowi kemudian menjajal peruntungan sebagai calon presiden. Mengajak Jusuf Kalla, keduanya melawan pasangan capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Ditinggalkan Jokowi, kursi DKI 1 dilanjutkan oleh wakilnya, Ahok. Presiden, Joko Widodo, melantik Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta pada 14 November. Ahok memilih mantan Wali Kota Blitar, Djarot Saiful Hidayat, sebagai wakil gubernur.

Lebih kurang 2,5 tahun Ahok memimpin Jakarta, kepemimpinan harus kembali berganti. Tersandung kasus penistaan agama membuat pria asal Belitung itu harus mendekam di balik jeruji besi.

Ahok dinyatakan bersalah dan dihukum kurungan 2 tahun penjara. Kursi gubernur kembali kosong. Sempat digantikan Djarot Saiful Hidayat sebagai pelaksana tugas, akhirnya politikus PDIP itu resmi dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta pada 15 Juni hingga masa jabatan selesai.

Meski kepemimpinan berganti sebanyak tiga kali, ketiganya sepakat menuntaskan janji kampanye pasangan Jokowi dan Ahok di Pemilihan Gubernur 2012. Dalam catatan merdeka.com, lebih kurang ada tiga puluhan program yang dijanjikan Jokowi dan Ahok semasa kampanye di Pilgub 2012. Puluhan program itu antara lain:

1. Ahok membuka komunikasi langsung dengan telepon, SMS dan e-mail;

Ini adalah janji pribadi calon Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Setiap menemui masyarakat Jakarta, Ahok selalu membagi-bagi kartu nama. Nomor Ahok yang bisa di-SMS atau telepon adalah 0811 944 728. Sementara untuk e-mail: btp@ ahok.org.

2. Kartu pintar

Kartu pintar ini termasuk program 100 hari Jokowi- Ahok. Tujuannya adalah memberikan kesempatan setiap anak usia sekolah di Jakarta bisa melanjutkan sekolah.

3. Kartu sehat

Kartu sehat ini diklaim Jokowi-Ahok lebih maju daripada sistem Jaminan Kesehatan Daerah. Pemegang kartu ini berhak untuk dirawat minimal di ruang rawat inap kelas tiga secara gratis tanpa memerlukan surat keterangan miskin (SKTM).

4. Reformasi pelayanan kelurahan, RT dan RW.

Menurut Jokowi-Ahok, tiga institusi ini ujung tombak pelayanan pada masyarakat. Mereka paling tahu dengan masyarakat, sehingga personelnya harus kuat, transparan dan melayani.

Selama ini, warga sering mengeluhkan leletnya pengurusan administrasi di tiga institusi itu.

5. Honor Ketua RT/ RW Rp1 juta/ bulan dan asuransi kesehatan.

Program reformasi pelayanan RT dan RW ini berurutan dengan peningkatan honor untuk pengurus RT dan RW yang disertai pemberian asuransi kesehatan.

6. Jokowi-Ahok tidak pakai voorijder atau pengawal bermotor di jalanan Ibukota.

7. Busway jadi 15 koridor dan penambahan 1.000 armada TransJakarta.

8. Manajemen dan sistem busway diperbaiki, belajar dari Bogota.

9. Angkutan kota yang kecil diganti yang besar dengan perbaikan sistem.

10. Perbanyak fly over dan terowongan menyeberang rel.

11. Melanjutkan proyek mass-rapid transit (MRT) dan monorel, menolak proyek tol dalam kota.

12. Iklan billboard di jalan protokol diganti light emitted display sehingga lebih mendatangkan penghasilan bagi pemerintah.

13. Rumah deret gantikan rumah kumuh di bantaran kali.

14. Rumah susun sewa lima lantai yang murah di pusat-pusat kota.

15. Pembangunan tanggul dan pompa air di Muara Baru dan Muara Angke, Jakarta Utara, untuk menghindari banjir dan rob.

16. Melanjutkan Kanal Banjir Timur.

17. Membenahi kampung-kampung dengan perbanyak ruang terbuka hijau, pengerukan kali kecil, perbaikan drainase, dan septic tank komunal.

18. Percobaan pawang geni, sistem pemadam kebakaran sederhana di perumahan padat.

19. Revitalisasi pasar tradisional, 15 persen APBD untuk pasar tradisional.

20. Melegalkan tanah-tanah yang dihuni penduduk di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

21. Sekolah unggulan diadakan di pinggiran ibu kota.

22. Menjadikan kantor wali kota sebagai pusat kebudayaan.

23. Tiap Kamis, PNS Pemerintah Provinsi Jakarta wajib berpakaian Betawi.

24. Membangun stadion untuk klub Persija.

Di antara program-program itu, belum semuanya dilaksanakan. Padahal sudah tiga kali pucuk pimpinan berganti.

Meski demikian, tak bisa pula dipungkiri ada yang sudah diterapkan dan hingga kini masih berjalan. Berbagai sebab menjadi alasan program yang dijanjikan tak bisa direalisasikan sepenuhnya.

Salah satu program utama Jokowi dan Ahok yang hingga kini tak sukses adalah pembangunan kampung deret. Jokowi sempat beberapa kali meresmikan kampung deret. Setiap pembangunan kampung deret dianggarkan dana Rp 40 miliar dengan masa pengerjaan lebih kurang 4 bulan.

Adapun lokasi pembangunan kampung deret yang sempat dikerjakan ada di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Petogogan, dan Bendungan Hilir. Namun usai kepemimpinan Jokowi, program itu mendadak terhenti. Ahok yang kala itu menjabat gubernur berdalih sebenarnya sudah mencoba program itu tetap berjalan. Namun terkendala permasalahan lahan. Kebanyakan lahan yang akan dibangun kampung deret merupakan lahan milik orang dan berdasarkan aturan, APBD tidak dapat dikucurkan untuk membangun di atas tanah berstatus milik orang lain, alias bukan milik Pemprov DKI. "Kampung deret kita mau bangun, persoalannya kalau kamu nginjek di tanah bersertifikat orang, kami APBD enggak boleh keluar duit di sertifikat orang mesti yang punya sertifikat menyatakan bersedia," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/9).

Janji lainnya yang belum bisa dipenuhi keduanya adalah pembangunan stadion untuk klub sepak bola Persija. Sempat direncanakan, pembangunan stadion di area Taman BMW, yang berlokasi di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Anggaran pembangunan stadion juga sempat dihitung senilai Rp 1,05 triliun dengan harga tanah per meternya Rp 5,9 juta. Luasan stadion mencapai 150.000 meter persegi. Kala itu, Jokowi berharap stadion bisa diresmikan tahun 2016 lalu.

Namun hingga periode kepemimpinan mereka selesai, belum ada tanda-tanda program itu terealisasi. Semasa kampanye, Ahok pernah menjelaskan kenapa pembangunan stadion Persija belum bisa direalisasikan.

"Masalahnya duit. Kalau kita bangun APBD saya tidak boleh melewati tahun jamak masa jabatan saya. Makanya dua hal ini nyangkut, lapangan BMW sama Rumah Sakit Sumber Waras," kata Ahok pada November tahun lalu. Berdasarkan Pasal 54 A ayat 6 Permendagri Nomor 21 tahun 2011 mengatakan, jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagai dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir. Dengan demikian pembangunan infrastruktur bergantung pada masa jabatan seorang kepala daerah. Lantas, apakah puluhan program Jokowi dan Ahok terdahulu akan dilanjutkan Anies dan Sandi? Keduanya belum mau bicara banyak sebelum pelantikan resmi dilaku [lia]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini